Samarinda, JurnalKaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memprioritaskan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayahnya. Dalam langkah terbarunya, Pemprov Kaltim telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, bersama dengan BPBD kabupaten dan kota, untuk melakukan pembaruan kebencanaan secara rutin.
Pembaruan kebencanaan ini tidak tidak hanya mengacu pada pembaruan terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), tetapi juga berbagai jenis bencana yang telah terjadi di wilayah tersebut.
Mengapa Setiap Bulan Diperlukan Pembaruan Kebencanaan di Kaltim?
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa pembaruan kebencanaan ini tidak hanya berkaitan dengan Karhutla, melainkan juga bencana-bencana lainnya yang telah melanda wilayah Kaltim seperti seperti banjir, tanah longsor, dan insiden serupa. Pernyataan ini disampaikannya setelah melakukan rapat koordinasi bersama BPBD beberapa waktu lalu.
“Kita minta BPBD Provinsi Kaltim bersama BPBD kabupaten dan kota, setiap bulan bisa update kebencanaan, ataupun memberikan laporan (report) kejadian bencana di masing-masing daerah, seperti bencana banjir, karhutla, tanah longsor dan musibah lainnya,” tutur Sri Wahyuni.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemprov Kaltim untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan terhadap berbagai jenis bencana. BPBD Kaltim bersama dengan instansi terkait di kabupaten dan kota diharapkan dapat mengumpulkan dan menyajikan data kebencanaan secara komprehensif, termasuk bencana skala besar maupun skala kecil. Dengan demikian, potensi dan kejadian bencana di daerah-daerah tersebut dapat dideteksi dengan lebih baik.
Sri Wahyuni memberikan contoh, “Misalnya tahun 2023, walaupun di Kaltim tidak pernah terjadi gempa bumi, tetapi getarannya bisa dirasakan di desa ini, kecamatan ini dan kabupaten ini dan bentuk getarannya seperti apa? Itu perlu direcord dan report kebencanaan diharapkan sudah dimulai bulan depan, jadi setiap bulan BPBD Provinsi dan BPBD kabupaten/kota harus membuat report.”
Membangun Peta Kebencanaan: Identifikasi Jenis Bencana di Setiap Daerah
Lebih lanjut, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa dalam pembaruan kebencanaan, data dapat dikategorikan berdasarkan jenis bencana yang terjadi. Misalnya, bencana tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, Karhutla, gempa, atau bencana lainnya. Laporan ini diperlukan agar dapat mengidentifikasi di mana dan jenis bencana apa yang pernah terjadi di setiap desa, kecamatan, kabupaten, sehingga kita memiliki peta yang jelas tentang daerah mana saja di Kaltim yang pernah mengalami bencana.
“Kita perlu update kebencanaan tersebut, sehingga diketahui di desa, di kecamatan kabupaten ini pernah terjadi bencana, misalnya banjir atau bencana lainnya, sehingga peta kita terlihat di daerah mana saja di Kaltim ini pernah terjadi bencana,” tutupnya.
Upaya pembaruan kebencanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kaltim. Dengan data yang lebih akurat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi bencana, pemerintah dan masyarakat setempat dapat lebih siap dan responsif dalam menghadapi situasi darurat.
Pembaruan kebencanaan juga dapat membantu dalam perencanaan pengembangan wilayah. Dengan mengetahui daerah-daerah yang rentan terhadap bencana tertentu, langkah-langkah mitigasi dan perencanaan tata ruang dapat disusun dengan lebih baik untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
Masyarakat yang Lebih Aman Berkat Pembaruan Kebencanaan
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kaltim, seperti yang diwawancarai dalam kesempatan terpisah, menyambut baik inisiatif Pemprov Kaltim ini. Ia menegaskan bahwa pembaruan kebencanaan secara berkala akan membantu BPBD dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dengan lebih efektif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga di wilayahnya. Melalui langkah-langkah proaktif seperti pembaruan kebencanaan ini, diharapkan Kaltim dapat menjadi contoh dalam manajemen bencana bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana adalah langkah awal yang penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
