Samarinda, JURNALKALTIM.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, berharap segala kebutuhan masyarakat di wilayah Kaltim dapat terpenuhi di tahun 2024 mendatang. Harapan ini muncul setelah dirinya dan pihak DPRD Kaltim mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya yang mencapai jumlah hingga 6 triliun rupiah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ingin Pastikan Realisasi APBD
Lebih lanjut, keadaan ini turut mengakibatkan APBD Provinsi Kaltim tahun 2023 telah mencapai puncaknya dengan jumlah sekitar 25 triliun Rupiah. Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Samsun turut mengungkapkan bahwa pandangan fraksi PDI Perjuangan mengenai penjelasan RAPBD-P Provinsi Kaltim tahun 2023 tersebut sudah sesuai dengan perspektif dirinya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut juga mengungkapkan, masyarakat memiliki harapan yang besar untuk menikmati hasil pembangunan, terutama dalam hal peningkatan kebutuhan dasar. “Contohnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pasokan listrik, penyediaan air bersih, dan pengembangan jaringan telekomunikasi yang belum merata dan adil,” ungkap Muhammad Samsun.
Selain itu, Samsun juga mengungkapkan bahwa dirinya masih harus memastikan bahwa pada tahun 2024 mendatang, segala pengeluaran dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah Kaltim secara keseluruhan. Pengeluaran ini menurutnya secara khusus berada di dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Kita perlu memeriksa pengeluaran wajib, seperti pengeluaran untuk pendidikan yang harus mencapai 20 persen atau belum, begitu juga dengan pengeluaran di bidang kesehatan yang seharusnya mencapai 10 persen. Dan kita juga harus mengevaluasi jenis pengeluaran lainnya, apakah bersifat produktif atau konsumtif. Itulah yang perlu kita tinjau,” ujar Samsun ketika dimintai keterangan oleh awak media.
DPRD Kaltim Harapkan Jawaban dari Pemprov
Dia menginginkan bahwa pada tahap berikutnya, anggota DPRD Kaltim akan mendengarkan respons dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pandangan tersebut. Samsun menyatakan, “Karena APBD tahun 2024 memiliki anggaran yang cukup besar, termasuk alokasi sekitar 25 triliun untuk tahun 2023 dan anggaran murni sebesar 20 triliun untuk tahun 2024, yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.”
Muhammad Samsun lebih lanjut juga berharap bahwa APBD Kaltim yang cukup besar ini dapat digunakan dengan efisien untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, menyediakan layanan dasar yang lebih baik, dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga Benua Etam, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
Dunia Pendidikan dan Kesehatan Kaltim Masih Butuh Perbaikan
Sejalan dengan harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut, Akhmed Reza Fahlevi selaku Ketua Komisi IV DPRD Kaltim juga turut menjelaskan terkait keluhan dari beberapa orang tua siswa. Keluhan orang tua siswa tersebut terkait dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kondisi sarana-prasarana di sekolah-sekolah wilayah Kalimantan Timur yang masih jauh dari kategori ideal.
“Kaltim perlu terus berupaya memperbaiki ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan, karena masih ada kekurangan dalam penyebaran sekolah, dan tidak semua wilayah memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA,” ungkap Reza. Lebih lanjut Reza mengungkapkan bahwa beberapa masalah tersebut memerlukan bantuan anggaran yang maksimal dari pemerintah.
Tidak hanya pendidikan, sama seperti kekhawatiran Muhammad Samsun, kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Kaltim juga masih sangat memprihatinkan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan ialah angka stunting yang masih jauh dari harapan. Berdasarkan data, Kalimantan Timur saat ini mencatatkan angka prevalensi stunting pada kisaran 23,9% pada akhir tahun 2022 lalu.
Angka tersebut tergolong cukup memprihatinkan, dengan menduduki peringkat tertinggi ke-5 secara nasional. Bahkan bila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, angka tersebut masih sangat jauh dari pemerintah yang menargetkan rata-rata prevalensi stunting nasional harus berada di bawah angka 14%.
Penyelesaian kedua masalah tersebut tentu memerlukan anggaran yang cukup banyak. Sehingga, realisasi dan penyerapan APBD di tahun 2023 akhir tahun ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Hal ini perlu dilakukan guna mengawasi dan menjaga agar permasalahan SALPI Tahun Sebelumnya tidak terjadi di tahun ini. (CIN/ADV/DPRDKALTIM)
