KALIMANTAN TIMUR, JURNALKALTIM.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur telah sukses melaksanakan pelatihan yang relevan, yaitu P3PD, dalam upaya meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan kebijakan belanja yang berkualitas.
Program Penguat Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dari Kemendagri, menjadi alat utama untuk mencapai tujuan ini. Pelatihan digelar di Hotel MJ Samarinda, yang dihadiri oleh Kepala DPMPD Kaltim, serta dibuka secara darin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si dari Jawa Barat.
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa Kalimantan Timur Melalui P3PD
Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, menekankan pentingnya pelatihan Kapasitas Aparatur Desa bagi peserta tingkat Kaltim. Tujuan utama dari pelatihan P3PD ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desah, sehingga aparatur desa dapat lebih efektif dalam menjalankan kebijakan belanja yang lebih berkualitas.
“Kegiatan digelar karena pemerintah pusat bertekad untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa supaya dapat menjalankan kebijakan belanja yang berkualitas,” kata Anwar pada Kamis, 21 September 2023.
Pelatihan P3PD ini diadakan secara online dan offline, melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Regional Management Consultant (RMC).
Dukungan dari Stakeholder Terkait
P3PD sendiri merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank), yang bertujuan untuk mendukung pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa demi mensejahterakan warga di wilayah masing-masing.
Dalam pelatihan ini juga turut dihadiri oleh Kabid Pemerintah Desa dan Kelurahan, Dakwa Diny, serta Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Vincentius Samadi Ponco Puntro dan Abdul Rivai, beserta staf terkait.
Pelatihan P3PD ini diadakan secara daring dan luring, melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Regional Management Consultant (RMC). P3PD sendiri adalah hasil dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank), yang bertujuan untuk mendukung pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitasnya guna mensejahterakan warganya.
Acara pelatihan ini juga turut dihadiri oleh Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dakwan Diny, serta Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Vincentius Samadi Ponco Putro dan Abdul Rivai, beserta staf terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan desa di wilayah Kaltim.
Pelatihan yang Relevan Demi Terciptanya Pembangunan dan Penyediaan yang Lebih Baik
Dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, materi yang diajarkan kepada peserta sangat relevan dengan kebijakan dan tugas yang diemban oleh aparatur desa. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi penduduk desa.
Fokus utama dari program P3PD adalah penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel dan partisipatif, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel.
- Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif
- Mengenalkan tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa yang efektif.
- Cara menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa.
- Pengawasan dan pelaporan keuangan desa yang transparan.
- Pembangunan Infrastruktur Desa yang Berkualitas
- Mengenalkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan.
- Proses pengadaan dan manajemen proyek infrastruktur.
- Pengawasan mutu pekerjaan infrastruktur.
- Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa
- Mengenalkan strategi untuk melibatkan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- Pentingnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Pelaporan dan Akuntabilitas
- Membahas pentingnya pelaporan yang akurat dan berkala tentang kinerja pemerintah desa kepada masyarakat.
- Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.
- Penggunaan Teknologi dalam Pemerintahan Desa
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan desa.
- Pemanfaatan aplikasi dan perangkat lunak untuk efisiensi administrasi.
Dilansir dari updesa.com, penyediaan dan pengembangan dukungan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dilaksanakan melalui tiga rangkaian kegiatan, seperti:
- tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis teknologi,
- tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi prioritas, dan
- terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil.
Kombinasi materi-materi pelatihan dan rangkaian kegiatan ini dirancang untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan desa dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan desa-desa di Kalimantan Timur akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan belanja mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan warganya.
Pentingnya Sinergi Dalam Pembangunan Desa di Kalimantan Timur, Indonesia
Selain materi pelatihan yang bermanfaat, kerja sama antara berbagai pihak juga menjadi kunci keberhasilan program P3PD ini. Melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Regional Management Consultant (RMC) memungkinkan program ini dapat menjangkau lebih banyak desa dan memberikan dukungan yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
Dengan semangat kolaborasi dan tekad untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, program P3PD ini akan terus berlanjut dan diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan desa-desa di Kalimantan Timur.
Kualitas belanja yang lebih baik dan efisien adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan melalui pelatihan seperti ini, pemerintah pusat berupaya keras untuk mewujudkannya.
sumber:
updesa.com
