Kutai Kartanegara, Jurnalkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara proaktif mengalokasikan dana sebesar Rp170 miliar dari APBD-P 2023 untuk atasi stunting, dengan target ambisius menurunkan prevalensi stunting menjadi 10% pada tahun 2023.
Perjuangan Kukar Atasi Stunting: Anggaran Rp170 Miliar Target Turun ke 10% di 2023
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menunjukkan komitmen tinggi dalam atasi stunting. Sebuah anggaran besar, yaitu Rp170 miliar, telah dialokasikan melalui APBD-P 2023 untuk tujuan ini. Kukar, yang saat ini memiliki angka stunting sebesar 16%, masih berada di atas rata-rata nasional yang 14%. Meski demikian, Pemkab Kukar sangat optimis bisa menekan angka ini hingga mencapai 10%.
Foto : Raf’i/meda kalitm
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Martina Yulianti, pada Jumat (10/11/2023) mengungkapkan, “Jadi penanganan stunting di Kukar tidak hanya Dinkes saja, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut terlibat dalam penanganan stunting.”
Berbagai OPD terlibat aktif dalam upaya ini, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Perkim, misalnya, fokus pada mendukung lingkungan yang bersih dengan memberikan bantuan sanitasi.
Meski telah mencatat penurunan prevalensi stunting menjadi 16% pada tahun 2023, beberapa wilayah seperti Kecamatan Samboja, Loa Kulu, dan Loa Janan masih dianggap rawan stunting. “Stunting di Kukar alami penurunan selama 2023 ini, tapi ada sejumlah wilayah yang dinilai rawan stunting diantaranya, Kecamatan Samboja, Loa Kulu, Loa Janan,” lanjut Yulianti.
Sebagai penutup, Yulianti menyatakan harapannya akan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak untuk atasi stunting di Kukar secara efektif.
Pemkab Kukar berupaya keras untuk mengurangi angka stunting di wilayahnya. Dengan anggaran yang besar dan kolaborasi lintas sektoral, Kukar berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan stunting menjadi 10% pada tahun 2023.
Pemerintah Serius Atasi Stunting: Kukar Alokasikan Rp170 Miliar, Menkeu Siapkan Rp34 Triliun untuk Bayi dan Ibu Hamil Di Indonesia
Dalam upaya nasional atasi stunting, terdapat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan alokasi dana Rp 34 triliun untuk pencegahan stunting, sementara Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan dana sebesar Rp 170 miliar dari APBD-P 2023.
Sebuah langkah besar telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memerangi stunting, dengan dua inisiatif penting yang diumumkan baru-baru ini. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari alokasi anggaran pencegahan stunting sebesar Rp 77 triliun, sekitar Rp 34 triliun akan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh bayi dan ibu hamil. Anggaran ini akan digunakan untuk memberikan makanan khas daerah dan mendukung program-program yang langsung berdampak pada pengurangan stunting.
Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memerangi stunting. Sebuah anggaran besar sebesar Rp 170 miliar telah dialokasikan melalui APBD-P 2023. Saat ini, angka stunting di Kukar mencapai 16 persen, dan dengan dana ini, Pemkab Kukar optimis dapat menurunkan angka stunting menjadi 10 persen, melalui berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektoral.
Menkeu Sri Mulyani, dalam acara peluncuran sinkronisasi Rencana Kerja dan Anggaran (Renja-RKA), menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran. Beliau berharap melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk menurunkan angka stunting tetapi juga untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lain.
Inisiatif yang diambil oleh Menkeu Sri Mulyani dan Pemkab Kukar ini mencerminkan upaya terpadu pemerintah pusat dan daerah dalam atasi stunting. Dengan alokasi anggaran yang besar dan fokus pada pencegahan serta penanganan stunting, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan stunting secara nasional.
