SAMARINDA, JURNALKALTIM.com, Stunting menjadi masalah yang cukup serius di dunia termasuk di Indonesia. Pemprov Kaltim tengah melakukan berbagai upaya angka prevalensi stunting turun. Khususnya, di Kabupaten Mahakam Ulu yang menjadi salah satu kabupaten di Kaltim yang berhasil menekan angka stunting hingga 14,8 persen.
Kabupaten Mahulu Terapkan Sistem By Name By Address
Kabupaten Mahulu menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang berhasil menurunkan angka stunting hingga 14,8 persen, yang sebelumnya berada di angka 20,8 persen. Pemkab Mahulu akan terus mengupayakan kondisi agar penurunan angka stunting bisa diminimalisir.
dr.Petrolena Tugan selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Mahulu, menyampaikan, upaya tersebut akan terus dilakukan dengan menerapkan sistem by name by address, sistem ini bertujuan agar mendapatkan data stunting yang akurat sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan.
Ia juga menambahkan, Kabupaten Mahulu sudah mencapai target nasional. Untuk kedepannya, pihaknya akan menggunakan pendekatan by name by address supaya mendapatkan data yang tepat.
Pendataan keluarga memiliki karakteristik penyediaan data keluarga by name by address yang secara lengkap, menyeluruh di seluruh wilayah. Hal ini dimaksudkan agar penanganan stunting bisa lebih efisien dengan ketersediaan data yang akurat.
Pemerintah menargetkan Pemprov Kaltim bisa menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional yakni 14 persen. Tetapi, Pemprov memasang target di bawah 10 persen.
Menurut Gubernur Kaltim, Isran Noor, sesuai data SSGI prevalensi stunting di Kaltim naik 1,1 persen. Pada tahun 2021 sebesar 22,8 persen. Dan pada tahun 2022 tembus 23,9 persen. Prevalensi stunting tertinggi di Kaltim pada tahun 2022 ditempati Kutai Kartanegara dengan persentase sebesar 27,1%, kemudian disusul Samarinda sebesar 25,3%.
Ia juga menambahkan, percepatan penurunan stunting wajib dilakukan. Supaya Kalimantan Timur bisa meningkatkan SDM yang berkualitas. Kendala – kendala dalam upaya penurunan stunting di berbagai daerah disebabkan karena adanya keterbatasan tenaga kesehatan, akses jalan sulit, hingga peralatan pengukuran yang masih minim.
Melihat kondisi itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan akan terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting. Utamanya pendekatan data hasil SSGI dan e-PPGBM (elektronik- Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
“Kami ingin membenahi pendekatan dan metode pengukuran dari hasil SSGI dan e-PPGBM dengan memastikan alat – alat standar digunakan di puskesmas dan posyandu. Distribusi peralatan akan dilakukan secepatnya.” jelasnya
Perlunya Pendekatan Intervensi Agar Angka Prevalensi Stunting Turun
Sementara itu, agar tingkat prevalensi stunting turun di Benua Etam, Isran Noor meminta jajaran Tim Pendamping Keluarga (TPK) di wilayah untuk bisa lebih aktif dan semangat.
Ia juga menyebutkan, TPK merupakan ujung tombak dari program percepatan penurunan stunting. Karena bersinggungan langsung dengan keluarga, melalui penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan survei kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Prinsipnya, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif.” tambahnya
“Intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi.” ungkap Isran Noor
Prevalensi Stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi di sebuah daerah dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah pun menargetkandi Indonesia prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk itu, setiap tahun angka prevalensi stunting turun harus berkisar 2,7 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenkes akan melakukan intervensi spesifik dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi penyakit menular hingga manajemen terpadu balita sakit.
Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama sejumlah kementerian lain melakukan intervensi sensitif. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi ,pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan.
Pemerintah juga mendorong agar ibu menyusui dan hamil bisa melakukan pemeriksaan rutin di posyandu atau puskesmas terdekat, supaya mendapatkan pelayanan maksimal dan mendukung upaya pemerintah angka prevalensi stunting turun.(Adv/DinkesKaltim/AG)
