Samarinda, JurnalKaltim.com – Demi memberikan dukungan penuh kepada pihak Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltim telah menggelar pelatihan usaha pengembangan kewirausahaan khusus untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) produk pangan di SMKN 3 Kota Samarinda pada hari Senin kemarin (6/11/2023).
Upaya Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dari Disperindagkop Kaltim
Mewakilkan Kepala Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM) Provinsi Kaltim, Hambali selaku Staf Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltim mengungkapkan bahwa diadakannya pelatihan pengembangan kewirausahaan kali ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memajukan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Benua Etam.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku UMKM di bidang produk pangan agar mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka,” ucap Hambali selaku Staf Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltim.
Pada saat yang bersamaan, salah satu personil guru kuliner dari SMK Negeri 3 Samarinda, yang turut menghadiri setiap sesi kegiatan mengungkapkan ia percaya pelatihan pengembangan kewirausahaan ini sangat penting sebagai bahan pendidikan serta bekal pelatihan untuk mempersiapkan para generasi muda yang ingin menjadi pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang sukses.
“Sebagai guru kuliner, saya melihat bahwa pemahaman dan keterampilan dalam bidang ini adalah kunci keberhasilan. Dengan pelatihan ini, kita sedang membantu mencetak pelaku UMKM yang siap berkontribusi dalam industri pangan,” ucap salah satu guru kuliner dari SMK Negeri 3 Samarinda tersebut.
Diharapkan, kegiatan pelatihan pengembangan kewirausahaan bisa menjadi sebuah wadah untuk membagikan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan kolaborasi diantara para pelaku UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) di sektor produk pangan.
Besar harapan dengan adanya pemberian dukungan dari berbagai macam pihak seperti saat ini, sektor UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) di provinsi Kaltim bisa terus berkembang dan memberi manfaat yang tentunya lebih besar lagi kontribusinya kepada tingkat perekonomian daerah.
Usaha Untuk Memaksimalkan Manfaat Pengembangan Kewirausahaan
Pengembangan kewirausahaan yang baik sejatinya mampu meningkatkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, membuat iklim usaha dan daya saing menjadi lebih sehat, memperluas kesempatan dan peluang kerja dan juga mempercepat pertumbuhan jumlah kewirausahaan di masyarakat secara luas.
Menurut Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 2 Tahun 2022 yang membahas tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 tanggal 03 Januari 2022 menjelaskan bahwa upaya pengembangan kewirausahaan nasional adalah salah satu bentuk usaha pembentukan kebijakan dan program dari pemerintahan pusat untuk berusaha mengembangkan dan meningkatkan kualitas kewirausahaan yang sudah terintegrasi secara nasional.
Menurut Peraturan Presiden tersebut, pengembangan kewirausahaan di Indonesia memiliki tujuan khusus tersendiri. Dari mulai memperkuat ekosistem industri kewirausahaan, meningkatkan kapasitas para wirausaha dan juga skala usaha yang mereka miliki.
Termasuk juga usaha menyelaraskan sinergi antara kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga berbagai pemangku kepentingan yang terkait serta menumbuhkan semangat wirausaha yang berorientasi langsung kepada penambahan nilai dan juga pemanfaatan teknologi.
Upaya pengembangan kewirausahaan juga berbuah berbagai kemudahan untuk pelaku wirausaha, seperti kemudahan perizinan, pemberian fasilitas standarisasi dan pemberian sertifikasi, pembukaan akses terhadap fasilitas pembiayaan dan penjaminan hingga hak untuk mendapatkan posisi prioritas atas pengadaan barang dan juga jasa dari pemerintah.
Kemudahan akses terhadap pasar digital milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), akses penyediaan bahan baku, bantuan riset dan pengembangan usaha hingga akses terhadap fasilitas umum di berbagai lahan area komersial. (Dty/Adv/Diskominfo Kaltim)
Referensi:
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
