Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Menjelang penghujung tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dalam Kategori Pembina Produktivitas pada ajang Penganugerahan Naker Award 2023 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).
Keberhasilan Kaltim Raih Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
Penghargaan bergengsi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) diberikan kepada Gubernur ataupun para Kepala Daerah yang dalam masa kepemimpinannya telah berhasil menjalankan Program Pembinaan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas hingga sebanyak 0,05 % dari total jumlah perusahaan yang ada di wilayahnya.
Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin dan secara simbolis diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.
Secara total, diketahui secara total ada 6 Provinsi di negara Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi, Pembina Produktivitas, pada ajang Naker Award 2023 diantaranya Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan juga Provinsi Papua.
Sekda (Sekretaris Daerah), Sri Wahyuni, menyatakan bahwa keberhasilan pencapaian positif ini dipastikan akan menjadi motivasi tersendiri yang terasa spesial bagi Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program kerja beserta kegiatan pada bidang ketenagakerjaan.
“Kaltim ini paling dekat dengan IKN. Jadi kita punya peluang sekaligus tantangan bagaimana meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan dan menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni saat usai gelaran Naker Award di Balai Sarbini Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Demi kembali meningkatkan produktivitas atas ketenagakerjaan dan juga kembali berusaha menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kualitas tenaga kerja terbaik dengan daya saing tinggi, Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Timur terus melaksanakan berbagai usaha tersendiri.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kembali memasifkan berbagai pelatihan untuk peningkatan kompetensi dari para tenaga kerja melalui jalur sertifikasi pada sektor – sektor terkait yang memang dibutuhkan.
“Jadi kita menjalin koordinasi dan pemetaan dengan dunia kerja. Kira-kira pelatihan dan peningkatan kompetensi apa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja? Karena setiap kabupaten/kota kan kebutuhannya berbeda. Jadi nanti bisa memenuhi target kebutuhan pasar kerja. Implikasinya adalah pada pengurangan angka pengangguran dan penurunan kemiskinan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.
Penganugerahan Penghargaan Bergengsi Naker Awards 2023
Setelah bangsa Indonesia mencoba bangkit kembali dari hantaman pandemi kemarin, diketahui tingkat pengangguran terbuka ataupun setengah pengangguran mulai dirasa mengalami penurunan yang signifikan. Artinya, semakin banyak pertambahan penduduk Indonesia yang kembali aktif bekerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melaporkan bahwa motivasi terbesar dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberikan penghargaan Naker Award pada Gubernur ataupun Perusahaan yang dianggap sudah berhasil memberi kontribusi terbaik pada bidang ketenagakerjaan, secara khususnya untuk pemulihan paska pandemi Covid – 19.
“Penghargaan ini tidak lain untuk meningkatkan motivasi kita semua untuk berperan dengan lebih maksimal lagi di dalam pembangunan ketenagakerjaan,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, K.H Ma’ruf Amin mengingatkan masih ada berbagai persoalan pembangunan ketenagakerjaan pada tanah air yang harus segera dibenahi dan menjadi tantangan bersama, seperti masih rendahnya tingkat pendidikan dari SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia dan juga produktivitas dari para tenaga kerja kita. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Lebih dari setengah penduduk bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Di samping itu, hampir 60% pekerja yang bergerak di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, K.H Ma’ruf Amin. (NWL/ADV/DISNAKERTRANSKALTIM)
