SAMARINDA, JURNALKALTIM.com – Perlunya peran masyarakat desa dalam sektor pertanian di IKN menjadi himbauan khusus yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan pangan juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan.
Peran Masyarakat Desa dalam Sektor Pertanian di IKN

Pembangunan Ibu Kota baru Nusantara (IKN) menjadi alasan utama dibalik meningkatnya kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, hal ini memicu pula pada naiknya aktivitas di IKN lantaran adanya ledakan jumlah penduduk.
Untuk itu, diperlukan upaya yang tepat dalam menangani persoalan ini. Salah satunya, yakni melalui sistem modernisasi di sektor pertanian. Selain menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Dinas Pangan, upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan dari masyarakat sekitar.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Eka Kurniati menghimbau agar masyarakat, khususnya warga pedesaan dapat mengambil peran dalam sektor pertanian di IKN. Terlebih, dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan daerah.
Selain itu, Eka juga turut mengajak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (DPMK) agar terlibat dalam memberikan edukasi terkait perlunya peran masyarakat pedesaan dalam menyongsong sektor pertanian di IKN.
“Kita juga mendorong masyarakat desa untuk bisa berkontribusi dalam sektor pertanian, karna berkorelasi dengan pembangunan IKN yang berdampak meningkatnya kebutuhan pangan di daerah, tidak hanya di kami tapi tugas tersebut juga ada di dinas pertanian dan dinas pangan,” tutur Eka (23/9/2023).
Lebih lanjut, Eka menyebut bahwa pihaknya telah meluncurkan bantuan keuangan (bankeu) dengan alokasi dana sebesar Rp42,05 miliar. Dari total tersebut, masing-masing desa pun akan memeroleh Rp50 juta yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maupun pemberdayaan masyarakat desa.
Diketahui, terdapat 841 desa yang menerima bantuan keuangan tersebut. Diantaranya, Kabupaten Paser sejumlah 139 desa, Kabupaten Berau sejumlah 100 desa, Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 193 desa, Kabupaten Kutai Timur sejumlah 139 desa, Kabupaten Kutai Barat sejumlah 190 desa, Kabupaten Mahakam Ulu sejumlah 50 desa dan Kabupaten Penajam Paser Utara sejumlah 30 desa.
Bukan hanya itu, Eka melanjukan bahwa sebanyak 6 (enam) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 7 (tujuh) kabupaten juga turut memeroleh bankeu melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Tercatat, total bankeu tersebut yakni senilai Rp420 juta.
Metode Modernisasi Pertanian
Seperti yang sudah diketahui bahwa 10 persen dari total lahan di IKN akan digunakan untuk memaksimalkan perkembangan di sektor pertanian. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Myrna A Safitri menyebut, bahwa pihaknya telah mempersiapkan lahan seluas 24,7 hektare (ha) guna memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Kaltim.
“Lahan seluas 24,7 hektare (ha) ini luasnya sebesar 9,64 persen dari luas IKN sehingga akan kami maksimalkan untuk produksi pangan untuk kebutuhan di IKN,” ujarnya.
Adapun beragam langkah strategis yang digunakan dalam mendukung sektor pertanian di IKN antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan metode food estate. Metode ini merupakan sistem budidaya tanaman pangan dalam skala luas guna mengantisipasi adanya krisis pangan di suatu daerah.
Selain itu, ada pula metode urban farming yang biasanya diterapkan di wilayah perkotaan. Sebab, metode ini memang diprioritaskan untuk lahan yang terbatas dengan jenis tanaman hortikultura. Bukan hanya itu, metode pertanian di IKN juga dapat dilaukan dengan sejumlah strategi lain seperti hilirisasi produk pertanian dan digital farming.
Digital farming dapat diartikan sebagai pertanian elektronik atau pertanian pintar yang berbasis digital. Sesuai namanya, metode ini tentu membutuhkan peran teknologi dalam prosesnya, mulai dari pengolahan lahan, identifikasi cuaca, pemilihan benih unggul, proses penanaman, proses panen, hingga pemasaran.
Selain itu, metode digital farming juga dapat membantu dalam proses analisis, dan berbagi data maupun informasi di bidang pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan serangkaian modernisasi pertanian di IKN tersebut, Myrna A Safitri tentu optimis dapat memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Kaltim, khususnya menjelang adanya ibu kota baru Nusantara.