Samarinda, JurnalKaltim.com – Di tengah tahun politik, jelang pemilu 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi guna cegah berita hoax dan mencegah terjadinya konflik, sudah saatnya pemilu diselenggarakan dengan sukacita.
Kapan Pemilu 2024 dilaksanakan?
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengumumkan bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada akan diselenggarakan pada bulan November 2024.
Sempat muncul isu akan ada penundaan jadwal pemilu, namun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada penundaan, semua diselenggarakan sesuai waktu yang sudah ditentukan di atas. Beliau pun menambahkan jika tidak ada penambahan masa jabatan hingga periode ketiga.
Cara Mencegah Berita Hoax Pemilu 2024 Dengan Bijak Literasi
Jelang pemilu, sangat rentan sekali bertebaran berita hoax yang menimbulkan keresahan hingga perpecahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika kita tidak bijak dalam menyikapinya, maka kita akan sangat berpotensi terhasut oleh isu yang belum tentu kebenarannya.
Sumber : Pemprov Kaltim
Kepala DPK Kaltim M Syafranuddin yang akrab disapa Ivan menyebutkan bahwa, peningkatan literasi dilakukan demi menghindari kabar hoaks yang kerap menjadi pemicu kegaduhan.
“Literasi penting ditingkatkan jelang pemilu 2024 ini, hal tersebut sebagai langkah agar masyarakat tidak terjebak di dalam narasi yang menimbulkan konflik,” ucapnya Kamis (10/9/2023).
Ivan mengungkapkan bahwa jelang pemilu biasanya sering terjadi hal-hal yang membuat kegaduhan, mulai dari pencemaran nama baik, menyinggung soal suku, agama, dan ras yang merusak hubungan sosial.
Kita dapat mengantisipasi sebuah berita yang termasuk kedalam hoax atau tidak dengan melihat beberapa ciri seperti dibawah ini:
-
Judul Provokatif
Hati-hati dengan headline berita yang mengandung ujaran kebencian, hasutan dll.
-
Situs Website
Situs website yang belum terverifikasi sebagai situs pers resmi dengan headline provokatif sangat diragukan kebenaran beritanya.
-
Sumber Data
Sebagai pembaca kita harus jeli melihat sumber data yang didapat, misal data yang diambil dari situs terpercaya seperti KPK atau Kominfo. Jika data diambil dari sumber atau situs yang tidak jelas asal usulnya, sebaiknya jangan terburu-buru untuk percaya.
-
Sumber foto atau potongan video
Kita sering menjumpai penggalan atau potongan video yang dimanipulasi sehingga memicu pertengkaran. Maka dari itu sebelum kita mempercayai berita tersebut, sebaiknya dilakukan pengecekan keaslian foto atapun video dengan cara memanfaatkan mesin pencari di Google.
Lakukan drag dan drop di kolom pencarian pada google images, maka akan keluar hasil berupa gambar yang bisa kita bandingkan untuk mencari sumber keasliannya, sehingga kita tidak mudah terprovokasi berita palsu.
-
Bergabung di komunitas Anti Hoax
Bergabung dengan komunitas akan memudahkan kita untuk menyaring mana berita yang sesuai fakta atau kebohongan. Pada salah satu platform sosial media facebook, terdapat fanpage yang berisi group diskusi anti hoax seperti Forum Anti Fitnah, Indonesian Hoax Buster, Group Sekoci dan Fanpage Indonesian Hoaxes. Group diskusi ini sangat membantu mengklarifikasi keaslian suatu berita.
Bagaimana Cara Melaporkan Berita Hoax?
Berita hoax merupakan sebuah kejahatan yang tidak bisa kita biarkan, jika menemukannya segera laporkan melalui sarana media yang digunakan. Untuk sosial media, gunakan fitur report sebagai harassment/hate speech. Ini berlaku untuk semua platform di sosial media manapun seperti Facebook, Twitter, Instagram maupun Tiktok.
Jika menggunakan Google, maka gunakan fitur feedback dan laporkan bahwa situs ini mengandung informasi palsu.
Kominfo juga menerima aduan berita hoax dengan cara mengirimkan email aduankonten@mail.kominfo.go.id, cantumkan situs-situs atau akun sosial media yang sering meliput berita palsu.
Fanpage komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax menyediakan laman data.turnbackhoax.id sebagai sumber informasi dan data-data referensi berita hoax.
Ivan juga menyebutkan literasi kepemiluan harus lebih sering digaungkan dan dilaksanakan demi memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun tak bisa dipungkiri, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kendala dalam melakukan hal tersebut.
“Ini menjadi tantangan bagi kami sendiri, khususnya di DPK Kaltim,” tutupnya (Dty/adv)
