Kutai Timur, JURNALKALTIM.COM – Terbentuknya TRC merupakan sebuah harapan dan bentuk kesiapsiagaan jika terjadinya bencana. TRC multi sektor yang tergabung dalam beberapa elemen ini diharapkan sudah siap dan terkoordinasi dengan baik agar bisa membantu menangani bencana.
Rapat Pembentukan TRC Kesiapsiagaan Keadaan Darurat dan Tanggap Dampak Bencana Dihadiri Oleh Berbagai Sektor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang biasa disebut dengan BPBD di Provinsi Kutai Timur (Kutim) berencana untuk membangun kesiapsiagaan di daerah dengan cara melibatkan multisektor.
Hal ini untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 9 Maret 2022 lalu. Surat tersebut berisikan hasil Rakornas PB 2022 yang sudah dilaksanakan pada 23 Februari 2022. Yang mana perlu dilakukan sebuah upaya untuk membangun kesiapsiagaan di daerah dengan cara melibatkan berbagai sektor.
(Foto : Ramlah/MediaKaltim)
Rapat pembentukan TRC multi sektor tersebut dibuka oleh Kepala BPBD Kutim, Dr. Muhammad Idris Syam di Q-Hotel Sangatta pada Selasa 31 Oktober 2023. Rapat koordinasi pembentukan tim tersebut diikuti sekitar 50 peserta dan undangan yang berasal dari Perangkat Daerah yang terkait, termasuk Basarnas, unsur relawan, Kodim 0909/KTM, Tegana, Polres Kutim, dan Lanal Sangatta.
“Berdasarkan surat mendagri provinsi, kabupaten, kota untuk mendapat membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) multi sektor. Tugas utama dari TRC adalah melakukan kaji cepat terhadap dampak bencana, seperti luas wilayah yang terdampak, jumlah korban, dan jumlah sarana dan prasarana yang terdampak,” ungkap Idris pada Senin 13 November 2023.
Dr. Muhammad Idris Syam mengatakan jika pembentukan TRC Multi Sektor ini bertujuan untuk memudahkan penanganan ketika terjadi bencana. Dengan demikian penanganan bencana menjadi lebih cepat, tepat dan efektif. Hal ini tentu untuk meminimalisir adanya dampak bencana yang dirasakan oleh masyarakat.
Siapa Saja yang Terlibat dalam TRC Multi Sektor?
Hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan, pengawasan, pengorganisasian, pembinaan, serta evaluasi kesiapsiagaan keadaan darurat dan tanggap bencana ini juga mengacu pada Pedoman Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten atau kota. Yang mana dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan BNPB.
Kepala BPBD Kutim yang didampingi oleh Kabid Kedaruratan Peralatan dan Logistik, Muhammad Naim menjelaskan jika dalam pembentukan TRC ini perlu melibatkan 11 PD, 13 tim relawan dan juga 3 perguruan tinggi.
Selain itu pihak BPBD sendiri juga mengundang dua narasumber, yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diwakili oleh Agus Sulistyanto, sedangkan dari Kasubdit Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Korban dan Pengungsi diwakili oleh Firdiyanto.
Adapun pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan keadaan darurat dan tanggap bencana tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dimulai dari tanggal 9, 10 dan 11 November. Pembukaan pelatihan tersebut dibuka oleh asisten 1 di Hotel Victoria.
Sedangkan untuk penutupannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan ditutup oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim.
Idris Syam berharap dengan dibentuknya tim penanganan bencana dan tanggap dampak bencana ini nantinya akan semakin solid dan juga terkoordinir secara cepat dan terarah. Tidak seperti bencana banjir besar yang terjadi di Sangatta tahun lalu. Tercatat terdapat sekitar 3.900 warga yang terdampak banjir.
Karena koordinasi dan komunikasi yang minim, sehingga banyak masalah yang tidak tertangani dengan baik. Diharapkan dengan adanya TRC ini kesiapsiagaan dan tanggap dampak bencana bisa tertangani dengan baik dan semuanya berbagi tugas.
Jadi, ketika ada bencana TRC sudah memiliki kesiapan dan terkoordinir. Serta terdapat petugas yang siap menangani di setiap lokasi bencana. Setelah TRC terbentuk, maka para pihak yang tergabung dalam tim akan diberikan bimbingan yang berhubungan dengan penangan dan dampak bencana.
Disamping itu pihak Kabid Kedaruratan Peralatan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim juga menambahkan jika dibentuknya TRC tersebut nantinya akan terjadi keselarasan dan kesatuan ketika menangani sebuah bencana. Sehingga yang terlibat nantinya wajib menandatangani komitmen untuk bersedia sewaktu-waktu merespon ketika terjadi sebuah bencana. (ADV/NDA/BPBDKALTIM)
