SAMARINDA, JURNALKALTIM.COM – Anggaran pendidikan hingga saat ini belum merata hingga ke daerah pelosok Kalimantan Timur. Provinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), seharusnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan segala sektor, termasuk sektor pendidikan. Namun, sorotan tajam muncul ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim masih terfokus ke beberapa daerah saja, belum merata.
Masalah anggaran pendidikan ini mendapatkan perhatian khusus dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, yang mengkritik pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih merata hingga ke daerah-daerah pelosok Kalimantan Timur.
Porsi Anggaran Pendidikan yang Tidak Proporsional
Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kaltim, dengan tegas mengkritisi penggunaan anggaran pendidikan yang tidak merata. Ia menyatakan bahwa pihaknya memantau dana yang dikeluarkan untuk pengadaan alat-alat belajar digitalisasi di sekolah tertentu menjadi sebuah keputusan yang ironis.
“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” kata Sutomo dalam wawancaranya dengan perasaan kecewa.
Hal ini mengundang pertanyaan tentang alokasi anggaran yang tidak merata di berbagai sekolah. Sutomo Jabir juga menyebutkan bahwa di beberapa daerah masih banyak siswa yang tidak dapat belajar dengan baik karena terbatasnya ruang kelas.
“Bahkan ada yang terpaksa ruangannya disekat agar memenuhi kebutuhan belajar, ada juga yang belajar di balai desa,” tambah Sutomo.
Tantangan di Pendidikan 12 Tahun
Saat ini program prioritas pendidikan di Indonesia mewajibkan siswa untuk belajar selama 12 tahun. Namun, kenyataannya di beberapa kecamatan di wilayah Kalimantan Timur, seperti Tabalar dan Kabupaten Berau, tidak ada satupun sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Kondisi ini juga memaksa anak-anak untuk sekolah di kecamatan lain, yang kemungkinan berlokasi jauh dari rumah, untuk tetap mendapat melanjutkan pendidikan mereka.
Oleh karena itu, Sutomo Jabir, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
“Kita berharap, pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan,” ujar Sutomo penuh harapan.
Pentingnya Pemerataan Anggaran Pendidikan Hingga ke Wilayah Pinggiran
Sutomo Jabir juga menyoroti pentingnya meratakan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim, khususnya daerah pinggiran. Menurutnya, anggaran pendidikan sekitar Rp 4 triliun harus dikelola dengan bijak dan tidak hanya diprioritaskan untuk modernisasi pembelajaran di perkotaan.
Ia menyatakan bahwa pendidikan Kalimantan Timur tidak mungkin akan merata apabila pengelolaan anggaran pendidikan tidak dimulai dari wilayah pinggiran. Ia menyampaikan pepatahnya “bagai api yang jauh dari panggang“.
Sutomo Jabir mendorong pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengambil langkah-langkah bijak dan konkret dalam meratakan pendidikan, termasuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah-daerah terpencil.
Masih banyak anak-anak Kaltim yang berpotensi dan tidak memiliki kesempatan untuk dapat bersinar karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Apabila langkah bijak ini dilakukan oleh pemerintah, anak-anak Kaltim dapat memiliki peluang yang setara dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan terciptalah generasi-generasi bangsa yang membanggakan Indonesia.
Inovasi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Dukungan dari Masyarakat
Untuk mewujudkan visi meratakan pendidikan, diperlukan inovasi dalam pengelolaan dana pembiayaan pendidikan. Pemerintah Provinsi Kaltim harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran untuk terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.
Langkah-langkah konkret dapat dimulai dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan penyediaan peralatan pembelajaran yang memadai harus menjadi prioritas bagi seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan juga dapat menjadi langkah yang efektif. Melibatkan orang tua, komunitas lokal, dan berbagai pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus di setiap daerah dan menciptakan solusi yang sesuai.
Pengelolaan anggaran pendidikan yang belum merata di Kalimantan Timur merupakan masalah yang harus segera diatasi. Distribusi anggaran pendidikan harus lebih adil, dengan fokus pada daerah-daerah pinggiran yang membutuhkan perhatian khusus.
Inovasi dalam pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan komitmen untuk meratakan pendidikan di seluruh wilayah provinsi adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas dan setara bagi semua anak-anak Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki peran kunci dalam mewujudkan visi ini, dan tindakan konkret harus segera diambil untuk memperbaiki kondisi pendidikan di daerah ini. (CIN/ADV/DPRDKALTIM)
