Samarinda, Jurnalkaltim.com – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menghadiri Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang tahun 2024, Senin (24/6/2024). Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dan didampingi Wakil Ketua III, Sigit Wibowo.
Sebanyak 16 anggota DPRD Kaltim turut hadir, baik secara luring maupun daring. Samsun menyatakan jumlah tersebut sudah mencukupi untuk rapat paripurna yang kali ini fokus pada mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2023.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan apresiasi terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD Kaltim yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna ke-14, Rabu (19/6/2024) lalu. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-11 berturut-turut,” ujar Akmal Malik.
Dalam sesi tanggapannya, Akmal menjawab satu per satu pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kaltim, mulai dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat-Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PPP, hingga Fraksi PKS. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pendapatan daerah, yang terealisasi sebesar Rp17,75 triliun dari target Rp18,69 triliun, atau sekitar 94,93 persen. Penurunan ini disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan transfer.
Selain itu, Akmal juga menanggapi pandangan terkait pengelolaan beasiswa dan tata kelola pendidikan, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat-Nasdem. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi tersebut, khususnya mengenai ketimpangan kualitas pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), peningkatan kualitas dan kuantitas guru, serta penyelenggaraan pendidikan SMK dan kesejahteraan tenaga pendidikan.
“Sebagai upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah melakukan peningkatan kuantitas guru ASN dan non-ASN, mengusulkan formasi mutasi dan distribusi secara bertahap untuk pemerataan termasuk di daerah 3T. Terkait masalah kesenjangan kesejahteraan guru Non PNS akan menjadi perhatian pemerintah,” tegas Akmal.
Bidang-bidang lain yang juga menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Kaltim, seperti kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah, turut dijawab secara rinci oleh Akmal Malik.
Rapat ini merupakan bagian dari tahapan akhir pembahasan nota keuangan dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim 2023. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan olehBadan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin malam di Gedung E DPRD Kaltim, Karang Paci Samarinda.
Acara ini juga dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan Forkopimda Kaltim, akademisi, BUMD, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. (AUL)
