Kalimantan Timur, JurnalKaltim.com – Kepala Perwakilan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, mengatakan progress pembentukan program kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) saat ini di Kabupaten Berau sudah berhasil mencapai total 73 kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) dengan persentase sekitar 88 persen.
Program Kampung KB Sebagai Solusi Stunting dan Kemiskinan
Dengan kondisi ini, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan pembentukan kampung KB sesuai target keseluruhan 83 program kampung KB. Hal yang masih menjadi sebuah tantangan pada saat ini adalah jumlah persentase kampung KB yang memiliki klasifikasi kemandirian masih berada di angka yang cukup rendah yaitu 21 persen, dengan penetapan target sebelumnya di angka 40 persen.
“Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Berau saat ini baru mencapai 88% yakni 73 Kampung KB dari seharusnya 83 Kampung KB yang sudah terbentuk, kemudian Capaian Kampung KB dengan klasifikasi mandiri dan berkelanjutan baru 21%, yang setidaknya pada tahun 2023 ini harusnya mencapai 40% dari target pembentukan Kampung KB pada tahun 2023,” ucap Kepala Perwakilan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto.
Dalam upaya mewujudkan usaha peningkatan program kampung KB, perwakilan dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan jajaran tim kerja Kampung KB telah melakukan berbagai Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kampung KB yang berada di Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan dalam rangka aktivitas Berau Tuntas Kampung KB yang berlokasi di gedung Balai Mufakat Kantor Bupati Kabupaten Berau.
Kegiatan Pembentukan dan Penguatan tersebut berhasil diikuti oleh seluruh lintas sektor yang saling terkait dengan pengadaan aksi konvergensi pada Kampung KB, Lurah, Camat, Kepala Kampung serta PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
Sementara itu pada saat yang sama, Staf Ahli pada Bidang Keuangan SDM (Sumber Daya Manusia) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Jaka Siswanta, menyampaikan bahwa dengan melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Provinsi Kalimantan Timur akhirnya bisa mempunyai kesempatan untuk mewujudkan secara tuntas masalah penyakit stunting dan juga menuntaskan tingkat kemiskinan ekstrem.
Manfaat Pengadaan Kampung Keluarga Berkualitas
Program Kampung Keluarga Berkualitas sendiri dinilai mampu memberikan bantuan yang signifikan terhadap Pemprov (Pemerintahan Provinsi) Kalimantan Timur dalam usahanya menuntaskan tingkat kemiskinan di berbagai daerah dan juga memberi bantuan kepada pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur untuk menurunkan angka prevalensi stunting.
Di dalam kegiatan ini, nantinya para peserta yang mengikuti kegiatan pembentukan dan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas juga berhak mendapatkan materi teknis tentang Mekanisme Operasional Kampung Keluarga Berkualitas yang telah disampaikan oleh pihak Penata KKB Ahli Muda, Lilik Nurkholida.
Dalam materi yang disampaikan dalam acara kegiatan pembentukan dan penguatan tersebut, setiap peserta diharapkan untuk segera menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang kemudian bisa diupload di website program Kampung KB.
Kampung Keluarga Berkualitas sendiri merupakan sebuah wilayah setara tingkat RW, dusun atau dengan kriteria tertentu dimana didalamnya ada keterpaduan penerapan dari program kependudukan, pembangunan keluarga, KB (Keluarga Berencana) dan juga berbagai sektor lain yang terkait dan dilakukan dengan sistematis dan sistemik. Tujuan utama dari penyelenggaraan Kampung KB sendiri adalah peningkatan kualitas hidup pada masyarakat demi menghasilkan keluarga kecil yang berkualitas.
Secara khusus, Program Kampung KB memiliki tujuan meningkatkan peran dari pihak Pemerintah Pusat, Pemda (Pemerintahan Daerah), Lembaga Non Kepemerintahan dan juga tentunya pihak swasta dalam melaksanakan dan juga memberi fasilitas, pendampingan hingga kegiatan pembinaan kepada masyarakat luas supaya bisa berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (ADZ/ADV/DINKESKALTIM)
