KALIMANTAN TIMUR, JURNALKALTIM.COM – Potensi kekeringan mencuat setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menerima hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam hasil riset tersebut diprediksi potensi kekeringan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Pendapat BPBD Kaltim Terkait Potensi Kekeringan di Benua Etam
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pihaknya menyatakan kondisi cuaca ekstrim seperti curah hujan yang semakin ringan dan meningkatnya kekeringan secara signifikan akan menjadi tantangan utama bagi wilayah Kalimantan Timur.
Menanggapi temuan BRIN tersebut, Tresna Rosana, Ketua Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa meskipun saat ini hujan masih turun, namun intensitasnya telah berkurang dan sangat terlihat. Hujan yang turun tidak sederas dahulu, dan kondisi panas pada musim kemarau terasa luar biasa.
“Jadi kita merasakan hujan tapi tidak selebat yang dulu, hujannya ringan-ringan saja, kemudian tingkat kekeringannya itu lebih kering dari yang sebelumnya pernah terjadi dan kalau sebelumnya panasnya tidak terlalu, sekarang panasnya luar biasa,” tutur Tresna.
Penelitian lainnya menyoroti proyeksi peningkatan hari-hari kering tanpa hujan yang akan terjadi di waktu mendatang. Biasanya dalam satu bulan ada tiga hingga empat kali hujan turun, namun kedepannya kemungkinan setelah satu bulan baru akan turun hujan. Hal tersebut proyeksi yang terjadi selama 30 tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2050.
(Foto : Busam/Zulkarnain)
“Jadi hari-hari tanpa hujan jadi meningkat, biasanya kita satu bulan ada tiga kali sampai empat kali hujan, kalau ini nanti bisa satu bulan baru terjadi hujan, itu proyeksinya dari tahun 2020 hingga tahun 2050,” jelasnya.
Kondisi Kekeringan Luar Biasa Ancam Ibu Kota Nusantara
Melihat potensi kekeringan luar biasa yang tengah dihadapi oleh Kalimantan Timur ini tidak hanya menjadi ancaman bagi daerah itu sendiri, namun juga dapat memicu krisis air yang signifikan, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diperkirakan bahwa kekeringan dalam jangka panjang ini dapat berdampak serius terhadap penurunan Sumber Daya Air (SDA) dan meningkatkan risiko Karhutla. Hal ini menjadi suatu hal yang mengkuatirkan dan perlu adanya solusi jangka panjang untuk menghadapi kondisi alam tersebut.
Pada September 2023, terjadi kebakaran di beberapa hutan kecil, diperkirakan 1.300 hektar lahan terbakar. Meskipun bukan hutan primer yang mengalami kebakaran, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, dengan sigap menangani kasus kebakaran hutan (karhutla) tersebut.
“Karhutla gambarannya di bulan September itu ada 1.300 hektar yang terbakar, tapi itu bukan hutan primer melainkan hutan-hutan kecil yang berada di pinggiran dan tim Dinas Kehutanan, BPBD Kaltim dan Kabupaten dan Kota serta Dinas terkait lainnya masih bisa memadamkan meskipun masih kelihatan asap-asap tapi tidak terlalu parah, kita masih bisa menanganinya,”
Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim
BPBD Kaltim tidak tinggal diam menghadapi tantangan ini. Tresna Rosano menjelaskan bahwa lembaga tersebut telah meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak kekeringan yang semakin parah. Langkah-langkah proaktif telah diambil untuk memitigasi risiko kekeringan yang dapat menyebabkan krisis air dan Karhutla.
Seluruh pihak terkait secara berkelanjutan dan konsisten memperkuat koordinasi antar instansi, termasuk Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air dan pencegahan kebakaran hutan secara berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antarinstansi menjadi kunci. BPBD Kaltim bersama Dinas Kehutanan dan berbagai pihak terkait lainnya telah membentuk tim respons cepat untuk menanggapi kejadian Karhutla.
Melihat proyeksi tersebut, langkah-langkah konkret termasuk peningkatan pengelolaan air, pelestarian hutan, serta investasi dalam teknologi hijau guna mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini perlu dilakukan oleh seluruh pihak baik pemerintah hingga masyarakat.
Dengan prediksi potensi kekeringan yang mengkhawatirkan, langkah-langkah konkret dan kerjasama antarinstansi menjadi kunci untuk memitigasi dampak buruk yang dapat terjadi. Dengan demikian, Kaltim dapat bersiap menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini dengan lebih baik. (ADV/NDA/BPBDKALTIM)
