
Balikpapan – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menggelar pertemuan strategis di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala daerah, perangkat daerah, dan instansi vertikal di bawah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim. Tujuan utama pertemuan ini adalah membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pembaruan kebijakan pemerintahan dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Pj Gubernur Akmal Malik menjelaskan bahwa pembaruan kebijakan merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan pada kebijakan-kebijakan yang ada, dengan tujuan mencapai target tertentu. Faktor pendorong pembaruan tersebut melibatkan dinamika perubahan dalam masyarakat dan lingkungan.

“Dalam mengelola pembaruan kebijakan, kita harus responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi,” ungkap Pj Gubernur Akmal Malik, seperti yang dikutip dari laman resmi diskominfo.kaltimprov.go.id.
Pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, teknologi, dan proses bisnis ditekankan oleh Akmal Malik. Ia memberi analogi bahwa dalam situasi kepemimpinan, jika pemimpin berlari dengan kecepatan tertentu, bawahan harus memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi. Peningkatan kecepatan ini menjadi kunci untuk meraih hasil yang lebih optimal.
“Akmal mengibaratkan jika pimpinan larinya tinggi dibawah harus lebih tinggi, jika forrider lari 80 Km/jam yang dibelakangnya harus 100 km/jam kalo tidak yang tertinggal. Dalam konteks ini, terjadi peningkatan kecepatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” tutur Dirjen Otda Kemendagri ini
Pada tahap evaluasi, Pj Gubernur menekankan peran indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur hasil dan dampak kegiatan. Pemilihan indikator kinerja yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dianggap krusial dalam menilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syirajuddin turut hadir dalam acara ini. Mereka mendampingi Pj Gubernur Kaltim dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal.
Dengan menghadirkan pemangku kepentingan utama dan menekankan pada responsivitas terhadap perubahan, pertemuan strategis ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan mendukung proses pembangunan di Kalimantan Timur. (ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM)