SAMARINDA, JURNALKALTIM.com – Pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim kembali digelar guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Saat ini dikatakan, bahwa SDM yang tersedia belum sepenuhnya tersertifikasi. Hal ini dibuktikan dengan persentasenya yang hanya mencapai 2 persen di sepanjang tahun 2023.
Sertifikasi SDM Tenaga Kesehatan Masih Rendah
Peningkatan kualitas tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini terus diproses. Pasalnya, kualitas tenaga medis yang tersedia sudah sepatutnya dibuktikan dengan sertifikasi yang mendukung.
Mengetahui itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin menuturkan, bahwa di sepanjang tahun 2023 hanya ada dua persen sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang tersertifikasi. Hal ini tentu memicu pihaknya untuk kembali menggelar pelatihan berbasis sertifikasi di lingkungan Dinkes Kaltim.
Menurutnya, pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Sebab usai melangsungkan tahapan pelatihan, maka para peserta akan dibekali dengan kompetensi yang mumpuni di bidangnya.
Oleh karena itu, Jaya Mualimin kembali berkomitmen dengan menggelar pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim dan menghadirkan 22 peserta, termasuk Bidang melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Kantor Pelayanan Pajak.
Hasilnya pun cukup signifikan, yang mana dari 22 peserta pelatihan, 60 persen diantaranya berhasil tersertifikasi. Sehingga, pencapaian ini berdampak positif bagi meningkatnya kuantitas SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi yang kompeten dan berkualitas.
“Kompetensi dari SDM, kita lihat tahun ini kompetensi SDM kita itu tidak lebih dari dua persen, kemarin kita sudah lakukan dengan biro barang dan jasa dan KPP untuk pelatihan dan ujian sertifikat dn barang dan jasa, alhamdulillah 60 persen sudah tersertifikasi,” ungkap Jaya Mualimin.
Kembali ditegaskan oleh Jaya, sapaan akrabnya bahwa sebanyak 22 pegawai yang mengikuti pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim akan mempengaruhi kinerja mereka. Diharapkan dengan kegiatan ini, pegawai-pegawai tersebut dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki.
“Ada 22 termasuk kepala bidang, ini akan meningkatkan kinerja mereka,” lanjutnya.
Pelatihan Bersertifikat Dinkes Kaltim Optimalkan Penggunaan APBD
Kegiatan pelatihan bersertifikat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur rupanya bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang tersedia. Melainkan juga memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelumnya, pelatihan bersertifikat Di kes Kaltim memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sertifikasi sebagai tanda bahwa SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kinerja yang bagus dan sangat bisa diandalkan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menuturkan, bahwa dampak positif yang ditimbulkan oleh pergelaran pelatihan itu bukan hanya dirasakan langsung oleh lingkungan Dinas Kesehatan. Melainkan juga dapat dilihat oleh unsur-unsur pemerintahan lainnya.
Adapun, salah satu manfaat yang berdampak secara menyeluruh yakni terwujudnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks yang rendah dalam menyerap APBD.
Dengan demikian, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin kemudian menggelar pelatihan bersertifikat Dinkes Kaltim guna memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2023. Targetnya, hingga tahun akhir tahun ini pihaknya berhasil menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga mencapai 80 persen.
Perlu diketahui, ada dua fokus utama yang berkaitan dengan digelarnya berbagai pelatihan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Seperti pada pelatihan sebelumnya yang bertajuk PKMN. Dimana, fokusnya yakni untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
Pasalnya, faktor terbesar atas kedua kasus tersebut diperkirakan karena adanya komplikasi pada ibu saat berada di masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Sehingga hal ini memerlukan penanganan lanjutan, salah satunya dengan menggelar pelatihan peningkatan kompetensi untuk dokter umum, bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).
“Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau,” ujar Jaya Mualimin. (ADZ/ADV/DINKESKALTIM)
