Kalimantan Timur, jurnalkaltim.com – Pelaksanaan Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) Kalimantan Timur dilakukan untuk memberikan upaya penanggulangan dari berbagai bencana. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait agar setiap programnya terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan Pusdalops PB akan Dimaksimalkan oleh BPBD Kaltim
Upaya pelaksanaan Pusdalops PB secara umum sudah diatur di dalam peraturan oleh BPBD No.15 tahun 2012, menjelaskan bahwa tugas dan fungsinya untuk membuat sebuah program kegiatan sebelum bencana datang dan prosesnya dimulai dari pengumpulan, penyajian data yang telah ada.
Secara garis besar, pelaksanaan Pusdalops PB berada di bawah naungan BPBD dan tugasnya ditekankan pada bagian penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi untuk menanggulangi berbagai bencana alam baik di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Kepala Pusat Pusdalops BNPB Kalimantan Timur, Bambang Surya Putra melakukan berbagai upaya dengan menjalankan berbagai program penanganan bencana dan salah satunya berupa Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP).
Pelaksanaan Pusdalops PB yang ada di Kalimantan Timur ini meliputi berbagai cara mulai dari Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan sarana dan prasarana (sarpras), pengembangan sistem informasi dan menyusun profil yang dimiliki Pusdalops PB.
BPBD Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Pusdalops PB melakukan berbagai persiapan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) secara penuh saat ada di lapangan. Cara itu dilakukan untuk mendukung berbagai program penanggulangan bencana yang disusun oleh pemerintah. Upaya itu Disampaikan oleh Bambang ketika dirinya sedang menjalani rapat. Pusdalops PB BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
“Provinsi Kaltim merupakan kunjungan pertama kami berkaitan dengan peningkatan kapasitas Pusdalops dan Provinsi Kaltim juga bagian dari IKN sehingga perlunya peningkatan peralatan dan SDM,” tutur Bambang.
Semua upaya pelaksanaan Pusdalops PB ini tujuannya hanya untuk menyiapkan, memperkuat dan kesiapsiagaan setiap elemen pemerintahan baik yang ada di pusat atau daerah di Kalimantan Timur.
Selain itu, tujuannya lagi agar memberikan pemahaman yang lebih baik tentang empat kuadran Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (Sisper Dimana), yakni peningkatan pengetahuan akan risiko setiap bencana, pemantauan sekaligus peringatan dini setiap kali ada bencana, manajemen bencananya terus ditingkatkan dan peringatan akan bencana dilakukan secara tepat waktu, akurat dan inklusif.
Menurut Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur yang diwakilkan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rudy Syafriadi mengatakan bahwa dirinya mendukung sekaligus mensupport semua kegiatan yang selama ini dilakukan.
“Untuk mengembangkan SDM yang berada daerah, apalagi kami Provinsi Kalimantan Timur berada di lingkup IKN, ini akan menjadi sebuah tantangan baru dan kami wajib memperbarui ilmu dalam menanggulangi bencana,” kata Rudy Syafriadi.
Lalu, dalam pelaksanaan Pusdalops PB, BPBD Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan dan tim konsultan Pusdalops BNPB seperti PT Arkonin Engineering Manggala Pratama (Tenaga Ahli Surveyor) dan PT Perentjana Djaja
Manajemen dan Penanggulangan Bencana Saat Kondisi Darurat
Ketika bencana alam sudah dalam kondisi darurat maka pelaksanaan Pusdalops PB meliputi berbagai hal mulai dari pengkajian dari setiap bencana alam yang terjadi, lalu dilakukan penetapan status apakah masuk siaga 1, siaga 2 atau darurat. Ketika ditemukan korban dalam bencana itu maka perlu dilakukan upaya penyelamatan, evakuasi dan kebutuhan dasarnya dipenuhi mulai dari sandang, pangan, papang, pelayanan kesehatan, air bersih dan yang lainnya.
Upaya diatas perlu adanya proses manajemen yang bagus terutama di kegiatan setelah bencana. Pada tahap pasca bencana, Pusdalops PB akan melakukan pemulihan kondisi masyarakat diantaranya mengaktifkan kembali lembaga dan sarpras yang ada.
Selanjutnya rehabilitasi dimana BPBD melakukan perbaikan sekaligus normalisasi di semua aspek pemerintahan. Tahap terakhir berupa perencanaan akan pembangunan kembali semua sarpras yang rusak di lingkungan warga baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial budaya dan yang lain. (ADV/NDA/BPBDKALTIM)
