Pemkab Mahakam Ulu Sampaikan Pentingnya Pendamping P2MKM

Mahakam Ulu, JURNALKALTIM.com – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan pentingnya Pendamping P2MKM dalam mengakselerasikan serangkaian program di tahun 2023. Dimana, hal ini berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi agar program dapat berjalan lancar sesuai periode yang telah ditentukan.

Fungsi Pendamping P2MKM

Hadirnya Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh melalui Asisten III Kristina Tening dalam rapat koordinasi (rakor) Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) menjadi komitmen baru dalam meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas instansi. Sebab, melalui kegiatan yang berlangsung belum lama ini, pihaknya menyebut perlunya akselerasi program agar dapat terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bertempat di Balai Adat Ujoh Bilang, Kristina menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu bersama dengan semua pemangku kepentingan memerlukan adanya pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (P2MKM) guna mewujudkan percepatan pembangunan. Khususnya, di lingkup perkampungan sebagai pondasi awal terciptanya kemajuan ekspansi.

“Maka saya tegaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam Gerbangmas P2MKM untuk tetap fokus pada pencapaian target tahun 2023, dan Saya harap agar seluruh pihak meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas instansi, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan baik antar pihak terkait, termasuk perangkat kampung dan Lembaga terkait lainnya karena dengan adanya komunikasi ini dapat menghindari hambatan yang tidak perlu dalam pelaksanaan program,” tuturnya.

Beriringan dengan hal tersebut, Kristina menyampaikan bahwa tim Pendamping P2MKM memiliki tugas utama untuk mengawasi jalannya proses pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan dimudahkan mengenai urusan pelaporan, khususnya jika terdapat kendala ataupun hambatan dalam proyek yang tengah berlangsung.

Lebih lanjut, Kristina menuturkan bahwa pendamping kampung memiliki peran yang sangat kompleks dalam membantu masyarakat kampung melalui pengembangan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, ia menginstruksikan kepada Pendamping Kecamatan dan Kampung Gerbangmas P2MKM untuk memahami tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengawas pembangunan.

Apalagi, Kristina menambahkan bahwa pihaknya mentarget agar surat pertanggungjawaban tahap tiga akan diselesaikan pada Bulan November mendatang. Sehingga, diperlukan kerja sama yang efektif oleh para pendamping P2MKM dalam memberikan dukungan kepada masyarakat kampung.

”Target pengajuan SPJ tahap III harus tercapai maksimal akhir bulan November. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan peran Anda sebagai pendamping kampung. Jelasnya pemahaman ini akan membantu Anda dalam memberikan dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat kampung,” ucap Krisna.

Akselerasi Program Harus Dilakukan Sesuai Regulasi Kampung

Rakor tahunan yang digelar oleh Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GERBANGMAS) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (P2MKM) mengusung beragam tema menarik.

Adapun, di tahun 2023 ini, rakor tersebut digelar menggunakan tajuk acara “Dengan Rakor Pendamping Kampung GERBANGMAS P2MKM Kita Tingkatkan Kapasitas dan Profesional untuk Mengakselerasikan Pembangunan Menuju Mahulu untuk Semua Sejahtera Berkeadilan,”.

Sesuai temanya, GERBANGMAS menjadi forum diskusi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu dengan para pendamping P2MKM. Dimana, keduanya memiliki fokus terhadap pembangunan kampung melalui beragam potensi yang telah dimiliki.

Dengan ini, Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) berkomitmen untuk mengakselerasikan berbagai program sesuai regulasi kampung masing-masing. Untuk itu, perwakilan Bupati Mahulu, Asisten III Kristina Tening menegaskan terkait perlunya komunikasi antar instansi sekaligus antar pendamping P2MKM dalam melakukan pengawasan terhadap laju pembangunan agar sesuai dengan anggaran maupun periode yang telah ditetapkan.

“Maka untuk itu kerjasama dengan berbagai pihak ini perlu dan penting seperti masyarakat, perangkat kampung, dan lainnya. Kita perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi ini antar instansi serta memastikan bahwa semua sumber anggaran yang tersedia digunakan secara efisien,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kristina juga memberikan penegasan agar para pendamping P2MKM mampu mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga dihimbau untuk memberikan laporan rutin terkait progres pelaksanaan program kepada pemerintah kampung dan kecamatan.

“Tolong komunikasikan progres secara terbuka kepada semua pihak terkait, diskusikan dengan produktif dan konstruktif melalui rakor ini. Dengan harapan bahwa hasil dari rapat Ini akan menjadi pijakan bagi kita semua untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam mengembangkan kampung-kampung kita, tetap jaga etika dan sikap profesional dalam rakor ini agar mendapat capaian kesepakatan yang baik demi kemajuan kampung di Kabupaten Mahulu,” pesan Kristina Tening.(ADZ/ADV/DPMPD KALTIM)