Kutai Timur, Jurnalkaltim.com – Demi melakukan upaya penurunan emisi karbon, baru – baru ini diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur baru saja mendapatkan alokasi pendanaan sebesar Rp 180 Juta yang didapatkan dari penerapan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF).
Kucuran Dana Demi Penurunan Emisi Karbon di Kabupaten Kutai Timur
Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur diketahui baru saja mendapatkan alokasi dana perdana karbon dari pihak World Bank (Bank Dunia) sebesar USD 20,9 Juta atau berkisar Rp 313 Miliar.
Dana perdana karbon yang didapatkan merupakan bagian dari kontrak persetujuan per tahun 2019. Diketahui kontrak persetujuan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) sudah dicanangkan sejak 13 tahun lalu tapi baru berhasil terealisasi di tahun 2022 kemarin.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Idris Syam, yang membenarkan kabar bahwa pihaknya baru saja mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 180 Juta dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur.
“Dana yang digelontorkan itu untuk sosialisasi terkait program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF), atau program penurunan emisi karbon gas rumah kaca,” ucap Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Idris Syam.
Dalam upaya merealisasikan upaya penurunan emisi karbon, kini pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur tengah mengadakan program sosialisasi pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Rantau Pulung.
Diketahui pelaksanaan program sosialisasi tersebut berlangsung selama 2 hari. Untuk posisi narasumber yang turut hadir pada pelaksanaan program sosialisasi dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur adalah Manggala Agni, Polsek, Koramil, Desa dan juga beberapa tokoh masyarakat.
Muhammad Idris Syam juga menambahkan bahwa kegiatan yang pihaknya laksanakan memiliki tujuan supaya masyarakat bisa ikut aktif terlibat dalam usaha penurunan emisi karbon dengan memberikan informasi tentang cara mengurangi risiko mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Jadi memang kita upayakan di kegiatan sosialisasi itu semua terwakili baik kecamatan, desa hingga masyarakat,” ujar Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Idris Syam.
Muhammad Idris Syam menyatakan dirinya berharap supaya pemberian alokasi dana kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur bisa terus disalurkan sehingga kecamatan lainnya juga bisa merasakan manfaat dan mendapatkan hikmah dari sosialisasi upaya penurunan emisi karbon.
“Karena BPBD hanya mendapatkan Rp180 juta, makanya tahun ini kita laksanakan di dua kecamatan aja. Semoga tahun depan ada lagi,” harap Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Idris Syam.
Komitmen Upaya Penurunan Emisi Karbon
Komitmen terhadap usaha penurunan emisi karbon harus dilakukan secara harmonis dengan ekonomi hijau. Pasalnya, penurunan emisi karbon sudah menjadi sebuah tuntutan global demi mendorong perkembangan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Pada saat ini, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyatakan pihaknya akan terus mendorong reorientasi pembangunan ekonomi menuju ekonomi hijau alias kegiatan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan.
“Untuk melakukan transformasi energi [bersumber fosil] ke [energi] hijau itu tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus tetap dilakukan hati-hati,” ujar Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Meski negara Indonesia memiliki sumber energi alami yang berlimpah, pada kenyataannya untuk mengimplementasikan tuntutan ekonomi hijau dengan menggunakan energi baru dan terbaru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, diperlukan kerja sama dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam upaya penurunan emisi karbon.(ADV/NDA/BPBDKALTIM)
