Kutai Kartanegara, JURNALKALTIM.com – Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), kembali meluncurkan program bantuan kredit usaha melalui Kredit Kukar Idaman (KKI). Program tersebut kali ini dikhususkan untuk membantu para nelayan, petani, serta pembudidaya ikan. Keikutsertaan dalam program kredit usaha tersebut nantinya dapat didaftarkan dan diajukan melalui Bankaltimtara dengan persyaratan yang sangat mudah.
Melanjutkan Program KKI UMKM
Adapun peluncuran program bantuan kredit usaha tersebut digelar bersamaan dengan pengumuman rencana Gerakan Pangan Murah Serentak se-Indonesia, yang diadakan di area parkir Kantor Bupati Kutai Karta Negara, Tenggarong.
Sebagai informasi, program KKI tersebut sebelumnya telah dihadirkan oleh Pemkab Kukar untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan dana sebagai bentuk modal dalam membuka dan memulai usaha, bagi para pelaku UMKM perintis yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Oleh karena itu, lebih lanjut Edi Damansyah menjelaskan bahwa program KKI kali ini memang nantinya akan lebih difokuskan untuk memberikan bantuan modal usaha bagi para nelayan, petambak, dan juga petani. Selain itu, sistem yang digunakan juga hampir sama dengan yang berlaku pada program KKI UMKM, yaitu plafon dana bantuan sebesar Rp50 juta serta kemudahan bunga ringan 0 persen.
“Jadi memang program bantuan kredit usaha ini secara khusus ditujukan bagi semua pelaku usaha di sektor pangan, serta dapat mereka akses untuk meminjam dana modal. Bahkan kami beri bantuan bunga sebesar nol persen untuk plafon Rp50 juta. Tapi ini nanti akan dianalisis terlebih dahulu ya dari Bankaltimtara selaku pihak peminjam,†ungkap Edi dalam sambutannya pada acara peluncuran program tersebut.
Sebagai Bentuk Komitmen Pemkab Kukar
Selain itu Edi juga mengatakan bahwa peluncuran seluruh program KKI tersebut merupakan bentuk komitmen dari Pemkab Kukar untuk memberikan kemudahan serta membanttu masyarakat umum ataupun pelaku usaha dalam mendapatkan akses peminjaman dana yang akan digunakan sebagai modal. Pasalnya, modal merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan bagi para perintis dalam memulai usaha.
Tidak hanya itu, Edi juga menegaskan bahwa dengan adanya program bantuan dana KKI tersebut, para peminjam dana atau pelaku usaha hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja. Sehingga, dirinya mengimbau bagi para pembudidaya ikan, nelayan, hingga petani yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memanfaatkan program bantuan kredit usaha tersebut sebaik mungkin sebagai modal usaha mereka.
Adapun secara teknis, kredit usaha tersebut dapat dipinjam dengan jangka waktu maksimal hingga 36 bulan. Sedangkan untuk skema pembayarannya, dana pinjaman tersebut dapat diangsur secara periodik setiap kali produksi ataupun masa panen, sesuai dengan perjanjian batas waktu akhir pengembalian yang telah disepakati dengan pihak Bankaltimtara.
Larangan Kredit Usaha kepada Rentenir
Lebih lanjut Edi juga kembali menegaskan imbauan dari pihak Pemkab Kukar kepada para perintis usaha, perihal peminjaman dana bantuan modal ke rentenir. Pasalnya, banyak rentenir yang memberikan bunga terlalu tinggi dengan jangka waktu pinjaman yang pendek. Hal ini tentu dapat memberatkan para peminjam modal tersebut di masa yang akan datang.
Terlebih lagi mengingat kondisi cuaca panas ekstrem yang kian tidak menentu, dapat mempengaruhi hasil panen serta pendapatan para pelaku usaha yang berada di dalam sektor pertanian, perikanan, serta budidaya ikan tersebut. Oleh karena itu, melalui bantuan kredit usaha tersebut Pemkab memberikan wadah para warga lokal yang berada di wilayah Kabupaten Kukar untuk digunakan dalam memulai usaha.
Edi Damansyah bahkan juga menjelaskan bahwa pihak Pemkab Kukar memang telah mengalokasikan sejumlah dana kepada Bankaltimtara yang dapat digunakan sebagai penyertaan modal. Hal ini jelas Edi, dilakukan agar Pemkab Kukar dan juga bank daerah dapat berkontribusi untuk kemajuan perekonomian daerah, khususnya yang berada di sektor riil karena berdampak langsung bagi keberlangsungan hidup masyarakat umum.
