Samarinda, JURNALKALTIM.com – Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kini tengah menjalankan program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak terkecuali dengan Kecamatan Sebulu, yang juga merupakan salah satu sasaran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kini pada Kecamatan Sebulu diketahui hanya tersisa 15% lagi penyelesaian keseluruhan dari program tersebut dapat segera dirampungkan.
Program Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Sebulu
Dalam suatu kesempatan saat ditemui pewarta pada Senin sore, 09 Oktober 2023, Kepala Kecamatan Sebulu (Camat Sebulu) yaitu Edy Fahruddin mengungkapkan perkembangan mengenai program dan kegiatan yang dijalankan di Kecamatan Sebulu sejauh ini. Beliau mengungkapkan bahwa penyelesaian program dan kegiatan pemerintah sudah berjalan sebesar 85%. Yang berarti bahwa program dan kegiatan tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat.
Diinformasikan pula bahwa untuk saat ini terdapat sebanyak 214 kegiatan yang dijalankan dalam sepanjang tahun 2023. Dimana sebagain besar dari program dan kegiatan tersebut dilakukan cenderung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sedang ingin dipenuhi adalah antara lain semenisasi jalanan, pembuatan drainase dan upaya untuk meningkatkan badan jalan di sejumlah satuan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sedangkan yang menjadi program prioritas pemerintah dalam hal pembangunan yaitu upaya perbaikan jalur transportasi di beberapa titik di wilayah Sebulu untuk mempermudah akses ke sejumlah jalan dan memperlancar logistik. Yang mana perbaikan jalur transportasi tersebut hingga saat ini terdapat sekitar 20% lagi masih dalam proses pengerjaan.
“Jalan yang berada di Kecamatan Sebulu yang belum mantap sekitaran 15 sampai 20 persen” ungkap Edy.
Lebih lanjut, Edy Fahruddin selaku Camat Sebulu juga membeberkan bahwa dana bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara hingga saat ini kurang lebih berkisar sebesar Rp 600 juta. Dimana seluruh dana bantuan tersebut sudah disebarkan dan dikelola warga dan pengerjaannya sampai saat ini sudah mendekati tahap penyelesaian akhir. Selain itu, saat ini dalam masyarakat wilayah Sebulu diberlakukan PISEW sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kecamatan yang memiliki total 14 desa tersebut.
“Untuk pemberdayaan masyarakat kegiatan yang kami lakukan adalah PISEW di bloro terkait jalan pertanian” imbuh Edy.
Program Pengembangan Kawasan Pedesaan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Nomor 161/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), menyebutkan bahwa perlu diadakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai secara fisik ataupun non-fisik di wilayah pedesaan. Dimana untuk mewujudkan tercapainya hal tersebut, dilakukan melalui Program PISEW. Hal ini merupakan latar belakang dari apa yang dimaksudkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Program PISEW sendiri merupakan program pemerintah dalam upaya pengembangan dan peningkatan infrastruktur dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan permukiman mulai pada tingkat kecamatan, hingga meningkatkan kualitas permukiman pedesaan.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menjalankan program yang segaris lurus dengan visi Presiden Republik Indonesia (RI) dalam hal keberlanjutan terbangunnya infrastruktur dan interkoneksi antar wilayah ini diselenggarakan tentu saja sebagai upaya dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, program pengentasan kemiskinan, menguatkan kelembagaan masyarakat di tingkat pedesaan, dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga pada tingkat desa.
Untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pelaksanaan Program PISEW tahun anggaran 2023 oleh Kementerian PUPR dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim. Dimana pada 15 Maret 2023 lalu telah diadakan Rapat Koordinasi Awal Kegiatan PISEW yang memaparkan materi tentang Pengawasan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Selain itu, ditetapkan pula beberapa indikator yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan dan melaksanakan program PISEW serta memberikan sejumlah rekomendasi apabila ditemui beberapa kelemahan dan kekurangan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program PISEW tersebut.
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKP pada Program PISEW yang dijalankan oleh Kementerian PUPR adalah dengan melakukan audit kinerja dengan menggunakan metode penilaian yang disebut dengan Integrated Performance Model (IPM). Dimana metode ini merupakan bentuk dari kerangka logis yang dapat menunjukkan hubungan sistematis antara kebijakan yang ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai, rangkaian proses dan aktifitas yang dijalankan serta kontribusi dari para stakeholders terhadap kinerja program secara keseluruhan.
Referensi :
BPKP
