SAMARINDA, JURNALKALTIM.com – Pertemuan kerja sama antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Negara Seychelles tampaknya terfokus pada rencana penerapan konsep ekonomi biru. Dimana, Kaltim sebagai penyangga IKN bakal menjadi sorotan sebagai provinsi global yang bertaraf dunia.
Hal serupa diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam forum diskusi bersama Negara Seychelles, sambil menyatakan potensi laut di Benua Etam dapat dikembangkan menjadi lokasi pariwisata berbasis blue economy alias ekonomi biru. Dengan alasan ini menuturkan bahwa konsep tersebut bahkan telah sesuai dengan arah kebijakan nasional.
“Kerja ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong pembangunan ekonomi biru di daerah,” ujarnya.
Akmal Malik sapannya menyebutkan, bahwa wacana konsep blue economy sejalan dengan dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga nantinya kawasan tersebut dinilai sangat potensial untuk menjadi gerbang dunia alias gerbang dunia.
“Masyarakat dunia akan datang ke IKN dan Kaltimlah menjadi daerah pertama yang akan menyambut mereka, sehingga segala potensi harus dimaksimalkan,” ungkapnya.
Demikian kata Akmal Malik selaku Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa upaya ini memerlukan adanya akselerasi dan langkah yang optimal, terutama dalam mewujudkan kerja sama antarkedua pihak, baik Provinsi Kaltim maupun Negara Seychelles.
“Ini termasuk mereview kerjasama yang sudah ada, mengingat Seychelles merupakan pemerintah/negara, sedangkan Kaltim adalah pemerintah daerah/provinsi,” terangnya.
Lebih lanjut dibahas dalam diskusi kerja sama yang berlangsung di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (29/11/2023) lalu, Akmal Malik menuturkan bahwa kawasan laut di Benua Etam sangat potensial untuk dikembangkan. Hanya saja, membutuhkan koneksi yang lebih luas apalagi dalam menerapkan konsep ekonomi biru.
“Membangun blue economy dengan mengembangkan jejaring (koneksi) antarnegara sangat baik bagi Kaltim. Jadi kita perlu jaringan untuk mengembangkan daerah dan menyongsong IKN,” urainya.
Konsep Ekonomi Biru Didukung Pemerintah Pusat
Penerapan konsep ekonomi biru yang tengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut menerima tanggapan dari sejumlah pihak. Dalam pertemuan yang digelar beberapa waktu lalu, Akmal Malik selaku Pejabat Gubernur pun menyampaikan bahwa kawasan laut di Benua Etam sangat potensial untuk terus dikembangkan.
Perlu diketahui, usungan program blue economy rupanya berawal dari ide pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, agar Negara Seychelles nantinya mampu menjadi mitra strategis Benua Etam, terutama dalam visi mendorong daerah provinsi maju hingga ke taraf internasional.
“Dengan kawasan laut Kaltim mendukung blue economy, Seychelles diharapkan dapat menjadi mitra yang mendukung visi Kaltim sebagai provinsi global berkelas dunia,” bebernya.
Hadir dalam acara tersebut, Duta Besar Seychelles untuk ASEAN Nico Barito, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah cakupan Pemerintah Provinsi Kaltim, Maratua Dr Hj Meilian selaku Ketua Badan Percepatan Pengembangan didan perwakilan Dewan Daerah Perubahan Iklim ( DDPI) Kaltim.
Sementara itu, Duta Besar Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito juga menyikapi wacana penerapan konsep ekonomi biru di Benua Etam. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi serupa menjadi landasan yang kuat dalam mendukung rencana pembangunan ekonomi biru.
Bahkan, Nico Barito turut menuturkan hubungan antara negaranya dengan Indonesia bahkan Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Dimana, keduanya menjalin persaudaraan yang kuat sehingga program ekonomi biru nantinya akan berjalan dengan serasi dan selaras.
“Kita tetap melanjutkan saja, Pemerintah Seychelles dengan Kaltim, tetap bersahabat baik dengan Indonesia, di mana Kaltim menjadi bagian Indonesia,” ungkap Nico Barito,
Dengan demikian, akulturasi di sektor laut antara sebuah negara dan provinsi dapat mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Kita mendukung kerja sama ini dengan Kaltim, yang juga memiliki kawasan laut yang luas dan potensial,” tutupnya. (LIS/ADV/DISKOMINFOKALTIM)
