Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Kebijakan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kalimantan Timur ditinjau langsung oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin. Ia meminta Kebijakan KONI untuk melakukan analisa ulang pada semua cabor (Cabang Olahraga) yang bertanding di BK PON (Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional)
Kebijakan KONI Dinilai Kurang Tepat, Muslimin Minta Analisa Ulang
Dalam acara BK PON (Pekan Olahraga Nasional), KONI Kalimantan Timur telah mengirimkan cukup banyak cabang olahraga (cabor). Pelaksanaan BK PON pun dilakukan di Balai Kota Sleman, yang mana memperlombakan 21 kategori cabang olahraga sekaligus diikuti oleh 320 peserta dari 24 provinsi di Indonesia.
Setiap provinsi mengirimkan yang terbaik agar bisa lolos di atlet PON 2024 yang rencananya akan dilaksanakan di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. Untuk mendapatkan tiket itu, Kaltim juga ikut mengirimkan atlet terbaik di beberapa cabor yang dipertandingkan.
Jumlah atlet Kalimantan Timur yang berlaga di BK PON 2023 ada 37 atlet dengan 7 pelatih di 49 cabor. Dari seluruh atlet yang berlaga, Kaltim berhasil mendapatkan 231 medali dan meraih predikat 4 besar . Semua perjuangan atlet yang berlaku pun diapresiasi langsung oleh Muslimin karena sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
“Total itu dari 49 cabor yang mengikuti BK PON. Sedangkan yang lolos non medali ada 37 atlet dan 7 pelatih. Sehingga total ada 206 atlet dan 69 pelatih,” kata Muslimin.
Selain mengapresiasi, Muslimin juga memikirkan kebijakan KONI karena hanya memberangkatkan para atlet yang sebelumnya lolos di zona medali. Belum lagi, kebijakan KONI ini didukung penuh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, dimana mereka hanya mengirimkan atlet-atlet potensial saja.
“Kalau bicara pelatihan olahraga di Kaltim, kami sangat menyayangkan pernyataan seperti itu. Karena ini berbicara tentang pelatihan yang dilakukan di masing-masing cabor,” katanya.
Ia menilai kebijakan KONI ini kurang tepat karena para atlet yang meraih medali di BK PON belum tentu berhasil mendapatkan medali di PON Aceh dan Sumut pada tahun 2024 nanti. Ia berkata demikian karena dari tahun-tahun sebelumnya peraih emas di BK PON belum bisa mempertahankan medalinya di PON.
Justru para atlet yang tidak berlaga di BK PON berhasil meraih medali di saat acara PON berlangsung. Pengalaman itu harusnya dicatat menjadi penting agar kebijakan KONI lebih mengarah pada pengembangan semua atlet baik yang memperoleh medali maupun tidak.
“Potensi-potensi medali dari setiap cabor, dengan meminta pemasukan dari cabor dan bukan langsung memutuskan. Kaltim punya anggaran besar, diapakan anggaran besar seperti itu,” ucapnya.
Dari semua kebijakan KONI itu, Muslimin akan menyelidiki dan melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk semua pengurus atau siapa pun yang ikut ketika acara BK PON.
Menurutnya, kebijakan KONI dan Dispora seharusnya lebih mengedepankan peran seluruh atlet dan pelatih agar sukses di acara PON 2024 nanti. Sehingga, beberapa pihak Pendamping Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan pendamping KONI tidak perlu ikut dia cara tersebut.
“Pendamping KONI tidak digunakan, pendamping Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tidak digunakan. Uangnya fokuskan pada pelatihan atlet,” ucapnya.
Peranan dan Tugas KONI pada Semua Atlet
KONI adalah lembaga tertinggi dalam setiap kegiatan olahraga dan ditempatkan di berbagai provinsi di Indonesia baik di Kaltim, Sumut, Jawa dan yang lainnya. Untuk olahraga yang masuk naungan KONI diantaranya Atletik, Aero Sports, Panahan, Renang, Bulutangkis, Bridge, Catur, Anggar dan beberapa olahraga lainnya. Semua olahraga itu dibentuk persatuan dan itu terbagi di berbagai daerah mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.
Dalam mengembangkan tugas di bidang olahraga, KONI mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengembangan seluruh atlet di setiap cabor di atas dengan tujuan agar mereka bisa berlaga di kompetisi nasional.
Selain itu, KONI juga harus selalu melakukan koordinasi dengan cabor komite, organisasi olahraga berkembang biak yang ada di kabupaten/kota.
Lalu untuk kepentingannya, KONI mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas para atlet agar bisa bertanding di tingkat nasional. Semua proses pelatihan dan peningkatan kualitas perlu dilakukan secara maksimal agar prestasi para atlet bisa optimal.
(RA/ADV/DISPORAKALTIM)
