Samarinda, JURNALKALTIM.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar pertemuan bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim guna menyusun program kerja untuk anggaran tahun 2024. Muhammad Kurniawan, yang menjabat sebagai Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membicarakan rencana kerja untuk memastikan pendidikan di Kaltim dapat berjalan dengan baik.
Prioritas Disdikbud Kaltim dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
Muhammad Kurniawan juga menyatakan, pertemuan ini membahas seputar program-program prioritas yang menjadi target utama untuk tahun 2024. Dia mengungkapkan bahwa pada tahun mendatang, Dinas Pendidikan akan lebih fokus pada pengadaan dan penggunaan sarana serta prasarana (Sarpras) di berbagai sekolah. Peningkatan kualitas tenaga pengajar juga menjadi salah satu prioritas yang ditekankan olehnya.
Di sisi lain, Rusman Ya’qub, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa rapat ini, pihak DPRP Kaltim akan lebih fokus untuk mengusulkan rencana program yang diharapkan dapat dilaksanakan Disdikbud Kaltim pada tahun 2024 yang akan datang.
“Program kerja yang dibahas oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim bersama Disdikbud Provinsi Kaltim mencakup tentang pembangunan serta renovasi sekolah, sertifikasi siswa vokasi serta kompetensi guru, membahas tentang fasilitas praktikkum, serta membahss tentang Bantuan Operasional Bantuan Sekolah (Bosda).” jelas Rusman.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Pendidikan pada bulan Februari, Rusman Ya’qub juga telah mendorong Disdikbud untuk melakukan pemetaan terhadap sekolah mana saja yang membutuhkan bantuan lebih dari pemerintah. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat memberikan dukungan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Kondisi Sapras Sekolah-sekolah Kalimantan Timur
Rusman Ya’qub kembali mengungkapkan bahwa dalam penyusunan program kerja kali ini, beberapa wilayah di Kalimantan Timur menjadi titik fokus pembahasan. Beberapa di antaranya adalah Kutai Barat, Berau, Balikpapan, Kutai Timur, dan Samarinda. Wilayah-wilayah tersebut telah dimasukkan dalam daftar untuk rencana pembangunan sekolah.
Contohnya di kota Samarinda, rencana pembangunan sekolah tidak hanya melibatkan renovasi, melainkan juga pembangunan gedung baru. Rusman mengungkapkan bahwa pembangunan gedung baru ini akan diberikan prioritas untuk SMA Negeri 5 Samarinda dan SMA Negeri 3 Samarinda.
Namun, Rusman menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan sekolah ini akan dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur. Tujuannya adalah memastikan aspek teknis proyek berjalan dengan akurat dan efisien. Di sisi lain, Disdikbud bersama DPRD Kaltim akan terlibat dalam pengawasan proses ini.
Target DPRD Kaltim Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru
Program kerja yang dibahas oleh Dinas Pendidikan tidak hanya berfokus pada perbaikan Sarpras dan pembangunan sekolah. Ada beberapa program prioritas yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Salah satu program yang diprioritaskan dalam hal ini terkait dengan sertifikasi siswa vokasi dan guru.
Rusman mengungkapkan lebih lanjut bahwa dalam rapat tersebut, telah dibahas usulan untuk meningkatkan jumlah lembaga sertifikasi profesi bagi siswa SMK. Jumlah lembaga sertifikasi yang semula berjumlah 17, saat telah mengalamin penambahan menjadi 20 lembaga. Lembaga sertifikasi ini juga masih diharapkan akan terus bertambah di tahun mendatang.
Adapun dalam hal kompetensi guru, Rusman juga menjelaskan bahwa,
“Hingga pertengahan tahun 2023 ini, ada terdapat kurang lebih 1.000 guru asesor ini termasuk ada mulai peningkatan yaa kompetensinya. itu ada dari yang telah berakhir masa berlakunya maupun yang baru bergabung juga.”
Komisi IV DPRD Provinsi juga mengusulkan kepada Disdikbud Kaltim agar membangun fasilitas-fasilitas praktikum guna meningkatkan kualitas lulusan siswa-siswi SMK di Kalimantan Timur. Beberapa laboratorium dan ruang kerja direncanakan akan dibangun di beberapa sekolah vokasi dengan anggaran sebesar 4,1 triliun Rupiah.
Dalam rapat, juga dibahas peningkatan insentif dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi SMA dan SMK, serta kemampuan pengawas dan aspek lainnya. Rusman menambahkan bahwa, “Untuk beasiswa, tidak terjadi peningkatan signifikan pada 2024. Alokasi anggaran untuk beasiswa tetap sekitar Rp300 miliar.”(MUH/ADV/DISDIKBUDKALTIM).
