Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) berhasil meraih Penghargaan Responden Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Terbaik Tahun 2023. Penghargaan prestisius ini diserahkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur.
Dishub Kaltim Terima Penghargaan Saat Perayaan HSN 2023
Pentingnya statistik tidak hanya berperan dalam angka, namun menjadi pondasi dalam perencanaan yang efektif, pemantauan perkembangan, dan pengambilan keputusan yang bijak. Khususnya di era informasi saat ini, statistik memiliki peran krusial dalam memahami perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh negeri.
“Penghargaan ini diberikan kepada OPD yang secara konsisten memberikan data yang lengkap dan tepat waktu, sebagai pengakuan terhadap peran mereka dalam mendukung penciptaan data statistik yang akurat dan relevan di wilayah tersebut,” demikian rilis resmi dari Dishub Kaltim.
Selain Dishub Kaltim, ada juga sejumlah OPD lain yang menerima penghargaan serupa, antara lain Dinas Perkebunan Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Kesbangpol Kaltim, dan BPKAD Kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta OPD dalam memberikan data akurat untuk pembangunan daerah sangat dihargai.
Dalam acara Apel Peringatan HSN yang berlangsung di area kantor BPS Kaltim, penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim dari tangan Kepala Badan Statistik Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana.
Peringatan Hari Statistik Nasional menjadi momentum bagi semua stakeholder untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya statistik dalam setiap aspek kehidupan dan pembangunan.
Sejarah Peringatan Hari Statistik Nasional (HSN)
Hari Statistik Nasional (HSN), yang diperingati setiap 26 September, bukan sekadar simbol, melainkan menjadi momentum berharga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kepentingan statistik dalam setiap aspek kehidupan. Meski bukan merupakan hari ulang tahun dari Badan Pusat Statistik (BPS), HSN diakui sebagai hari milik seluruh bangsa Indonesia.
Mencermati sejarah, pencatatan statistik nasional dimulai pada Februari 1920 saat Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheid en Handel) di Bogor. Entitas ini memiliki tugas utama memproses dan menerbitkan data statistik. Kemudian pada September 1924, kegiatan ini dipindahkan ke Batavia dan lembaga tersebut berganti nama menjadi Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS).
Milestone penting terjadi pada 26 September 1960, ketika Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik, menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934. UU tersebut secara detail mengatur penyelenggaraan statistik serta struktur dari Biro Pusat Statistik. Tidak berhenti di situ, pada Agustus 1996, Presiden Republik Indonesia menandai tanggal pengesahan UU tersebut sebagai “Hari Statistik Nasional”, melambangkan independensi statistik dari aturan kolonial. Pemerintah kemudian memperbarui regulasi dengan menetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menggantikan UU Nomor 6 dan 7 Tahun 1960.
Dilansir dari website Kominfo, dalam peringatan HSN 2023, tema yang diusung adalah “Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, mencerminkan bagaimana statistik berkualitas menjadi unsur krusial dalam menentukan arah pembangunan negeri, khususnya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam pernyataannya mengatakan, “Sebagai kantor statistik nasional, BPS bangga menjadi penyedia data statistik bagi masyarakat dan pemerintah, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan peran dan kontribusinya bagi perstatistikan di tanah air. Sebagai decision support pemerintah, BPS berupaya untuk terus menghasilkan data yang semakin berkualitas, beragam, dan bermanfaat, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam menuju Visi Indonesia Emas 2045.”
Amalia juga menambahkan, BPS sebagai pembina data statistik, akan terus memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengatur tata kelola data statistik. Tujuannya agar Statistik Resmi Negara yang dihasilkan baik oleh BPS maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memiliki kualitas dan integrasi yang semakin baik. (EL/ADV/DISHUBKALTIM)
