Berau, JURNALKALTIM.com – Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan wartawan di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur, Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan bahwa Kabupaten Berau tetap menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini.
Klarifikasi ini terkait isu penggabungan daerah Berau, yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Pj Gubernur Kaltim tegaskan status politik dan administratif Kabupaten Berau adalah Kalimantan Timur.
Berau Masih Bagian dari Kaltim
Pj Gubernur, Akmal Malik menjelaskan bahwa Berau memiliki peran strategis dan penting dalam kerangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di bawah naungan Provinsi Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, menguatkan kembali bahwa proses penggabungan daerah Berau atau kota ke provinsi lain merupakan tugas yang tidak mudah dan harus sepenuhnya patuh terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
(foto : HelloBorneo)
“Meskipun memperbolehkan dilakukannya kajian terkait penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara, pelaksanaannya akan menghadapi berbagai kesulitan,” jelas Akmal Malik.
Meskipun memberikan izin untuk melaksanakan kajian terkait kemungkinan penggabungan daerah Berau, Pj Gubernur Akmal Malik secara konsisten menegaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Berau tetap berada di bawah administrasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Akmal Malik menyoroti upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung proyek infrastruktur di Kabupaten Berau.
Pemprov Kaltim Telah Melakukan Berbagai Upaya Pengembangan Berau
Lebih lanjut, Akmal Malik menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengupayakan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Berau dengan mengalokasikan anggaran yang substansial.
Pembebasan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan fasilitas umum lainnya.
“Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk proyek infrastruktur,” tambahnya
Pentingnya alokasi dana yang besar ini diutarakan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Berau. Hal ini mencerminkan fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan Kabupaten Berau tetap menjadi bagian dari pembangunan dan memperkuat sektor infrastruktur sebagai fondasi utama untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Kaltim Tengah Melakukan Pembangunan Jalan Tanjung Redeb Hingga Talisayan
Akmal Malik menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau mencakup proyek strategis, salah satunya adalah pembangunan jalan dari Tanjung Redeb hingga Talisayan.
Meskipun terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur, Kabupaten Berau tetap mempertahankan statusnya sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Fakta ini dibuktikan oleh capaian pendapatan daerah Kabupaten Berau yang mencapai Rp5,1 triliun pada tahun 2023.
Keberhasilan ini menjadi catatan positif, mengungguli pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun pada periode yang sama.
Keberhasilan Kabupaten Berau sebagai destinasi wisata yang menarik, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sektor pariwisata menjadi pilar dalam strategi pembangunan yang holistik di wilayah ini.
Pemprov Kalimantan Utara Gelar Penyampaian Kajian Kelayakan Penggabungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar acara penyampaian laporan akhir hasil kajian studi kelayakan terkait kemungkinan penggabungan daerah Berau ke dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara.
Gubernur Kalimantan Utara, dalam kesempatan tersebut, menyoroti peran krusial Kabupaten Berau sebagai bagian integral dari sejarah dan inisiatif pemekaran yang menyebabkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.
Gubernur menyampaikan bahwa Kabupaten Berau tidak hanya menjadi daerah yang berperan dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga merupakan salah satu pelopor bersama dengan Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
Acara penyampaian laporan kajian studi kelayakan ini dihadiri oleh beberapa OPD dari Berau. Kalimantan Utara telah melakukan kajian serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan penggabungan daerah Berau ke dalam wilayah provinsi Kaltara.
(ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM).
