Samarinda, JURNALKALTIM.com – Tingkat inflasi dalam persentase untuk Provinsi Kalimantan Timur memang berada di bawah persentase inflasi tingkat nasional. Namun, bukan berarti Provinsi Kalimantan Timur tengah berada di posisi aman. Masih diperlukan penanganan untuk mengatasi gejolak inflasi yang kerap terjadi dari bulan ke bulan. Kepala pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) atau Bupati Kukar, memberikan petuahnya dalam menghadapi kondisi ketidakstabilan harga ini. Beliau menilai bahwa diperlukan konsistensi untuk menanggulangi inflasi.
Tingkat Inflasi Ditangani Dengan Konsisten dan Cepat Tanggap
Edi Damansyah selaku Bupati Kukar telah menggelar Rapat Koordinasi di ruang serbaguna yang berada di Kantor Bupati Kukar, tepatnya di Jl. Robert Wolter Mongisidi, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar. Rapat yang membahas tentang Pengendalian Inflasi Dalam Upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Kukar tersebut dikomandoi langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah ditemani oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Sunggono yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD).
Selain itu, rapat koordinasi yang membahas tentang penanganan inflasi tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy.Vanesa Vilna, serta dihadiri oleh beberapa Kepala Organiasasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah perangkat pemerintah kecamatan dan desa juga diketahui menghadiri rapat koordinasi tersebut, namun secara virtual yaitu melalui aplikasi pertemuan virtual Zoom.
Di dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Edi Damansyah mengamanatkan bahwa semua perangkat pemerintah yang mengemban tugas pengelolaan daerah dan pengentasan masalah-masalah di daerah Kabupaten Kukar bersama dengan para pihak-pihak dan lembaga yang berkepentingan dalam kepengurusan kepentingan masyarakat harus bersinergi secara konsisten dalam melakukan penanganan terhadap tingkat inflasi yang terus menerus berfluktuasi dari waktu ke waktu.
“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” jelas Edi Damansyah.
Dimana kondisi pangan, fenomena bencana alam, serta terjadinya perang politik, ekonomi, dan perebutan wilayah kekuasaan sangat erat kaitannya dalam mempengaruhi pengendalian tingkat inflasi. Sehingga diperlukan upaya cepat tanggap dan tepat sasaran pada apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Kukar dan dinas terkait dengan memberlakukan kebijakan tertentu. Kebijakan yang diimplementasikan secara nasional tersebut nantinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Karenanya penerapannya harus dilakukan dengan baik dan terarah agar berdampak positif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat luas.
Pangan Murah, Cara Bupati Kukar Kendalikan Tingkat Inflasi
Salah satu program pengendalian tingkat inflasi yang sedang dijalankan di daerah Kabupaten Kukar adalah strategi pangan murah. Strategi pangan murah besutan Bupati Kukar ini diwasiatkan oleh Edi Damansyah dengan berdasarkan data yang telah dihimpun. Basis data ini menjadi acuan program pangan murah agar lebih tepat sasaran. Dimana pembagian pangan murah dapat tersampaikan ke masyarakat di daerah 3T yaitu daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar yang benar-benar membutuhkan.
Edi Damansyah memerintahkan para jajaran pemerintahan Kabupaten Kukar dan para instansi maupun lembaga terkait mengontrol dan mengawasi dengan detail dan baik terhadap setiap bahan pangan yang siap untuk dipasarkan ke berbagai kecamatan. Memperhatikan periode waktu konsumsi dan tanggal kedaluwarsa agar tidak terlewat batas waktu layak konsumsi dari bahan pangan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan. Serta mengecek dan mengamati dengan cermat kualitas kelayakan barang bahan pangan agar benar-benar pantas untuk didistribusikan ke daerah-daerah.
Sebagai tambahan informasi, Kabupaten Kukar menjadi salah satu dari 33 daerah di Indonesia yang menerima insentif fiskal dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 9,8 miliar yang dikhususkan sebagai dana untuk mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Kukar. Sehingga untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, Bupati Kukar optimistis bahwa konsistensi dan kerja sama dari semua OPD dan pihak-pihak yang berkepentingan lain menjadi kunci utama keberhasilan dari pengendalian inflasi.
Referensi :
Tribun Kaltim
