Samarinda, JurnalKaltim.com – Perubahan yang signifikan terjadi seiring berjalannya waktu bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Menyoroti hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan tentang perjalanan pembangunan di Benua Etam yang semakin memikat. Melalui pernyataannya, Borneo, sebagai bagian penting dari Indonesia, telah berhasil menjelma menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah Jawa Barat. Dalam konteks ini, Hasanuddin menggarisbawahi urgensi untuk terus meningkatkan pembangunan secara menyeluruh, tanpa melupakan peningkatan indeks pembangunan manusia yang turut menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur sebenarnya sudah berada pada level yang membanggakan, tapi tentu saja kita tidak boleh berpuas diri.
Mendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia untuk Kontribusi Devisa Negara
Pembangunan yang berkelanjutan tak hanya tentang memajukan sektor ekonomi semata, namun juga tentang mengupayakan agar setiap warga negara dapat menikmati hasil-hasil positif dari upaya ini. Dalam pandangan Hasanuddin, tujuan utama dari upaya pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim.
Dengan pertumbuhan pembangunan yang terus berlanjut, aspirasinya adalah melihat pertumbuhan pendapatan di wilayah ini semakin meningkat. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai taraf positif juga diharapkan akan mendukung Kalimantan Timur dalam perannya sebagai salah satu penyumbang utama devisa nasional, setelah Jawa Barat.
“Semoga pembangunan semakin bagus, pendapatan Kaltim meningkat, indeks pembangunan manusia juga sudah baik, kita juga penyumbang devisa terbesar setelah Jawa Barat,” ujar Hasanuddin.
Dalam penilaiannya terhadap kinerja pemerintah pusat terhadap Kalimantan Timur, Hasanuddin memberikan penilaian yang positif. Meskipun demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD Kaltim untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Menegaskan Keterlibatan Lokal dalam Pembangunan: Kritik atas Penunjukan Deputi Otorita IKN
Salah satu contoh permasalahan yang menjadi sorotan adalah penunjukan Deputi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hasanuddin mengungkapkan bahwa meskipun langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat berdampak positif dalam memacu pembangunan, masih ada perluasan dalam hal penerapan regulasi.
Menurutnya, melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan menjadi kunci penting dalam memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan. Mengacu pada Keputusan Presiden mengenai IKN, Hasanuddin menegaskan bahwa minimal dua dari posisi Deputi Otorita IKN harus diisi oleh warga lokal Kaltim. Namun, kenyataannya saat ini hanya satu orang lokal yang menduduki posisi tersebut.
Dalam konteks ini, Hasanuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan dengan cermat keluhan dan aspirasi masyarakat Kaltim. Harapannya adalah bahwa Presiden akan segera mengambil keputusan yang berkeadilan dan sejalan dengan tekad inklusivitas, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan positif terhadap kondisi yang kondusif dan perkembangan wilayah ini.
“Saya berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan keluhan masyarakat Kaltim dan segera membuat keputusan yang adil. Secara pribadi bagus saja yang penting kondusif, ” pungkasnya.
Kemajuan Multidimensi Kalimantan Timur: Dari Infrastruktur hingga Kualitas Hidup
Tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya upaya pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Seiring dengan berlalunya waktu, daerah ini telah berhasil menunjukkan kemajuan yang patut diperhitungkan dalam beragam bidang pembangunan. Mulai dari perkembangan infrastruktur yang semakin pesat, potensi ekonomi yang semakin dieksplorasi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terus diupayakan.
Kalimantan Timur tidak hanya diakui sebagai wilayah yang dianugerahi potensi alam yang melimpah, melainkan juga sebagai daerah yang berhasil menggali potensi tersebut melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Namun, sebagai entitas yang tak terpisahkan dari kesatuan negara ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia menjadi ukuran kritis dalam menilai efek pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur telah menggambarkan tekad dalam meningkatkan kualitas IPM, yang merangkum elemen-elemen seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Namun, tantangan-tantangan tak dapat dihindarkan, dan diperlukan kesinambungan dalam upaya untuk terus meningkatkan serta memperluas dampak positif dari inisiatif pembangunan ini.
Kualitas Hidup yang Lebih Baik melalui Lensa Indeks Pembangunan Manusia
Selayaknya diakui bahwa kontribusi yang aktif dari warga, terutama dalam memastikan keterlibatan lokal dalam proyek-proyek skala besar seperti Otorita IKN, berperan krusial dalam menjamin kelanjutan serta pencapaian sukses dari upaya pembangunan. Keterlibatan bersama antara otoritas pemerintahan pusat, lokal, dan elemen masyarakat lainnya akan membentuk dasar yang kuat dalam menghadapi dinamika yang muncul seiring perkembangan pembangunan di masa mendatang.
Hasil dari usaha pembangunan yang telah dijalankan di Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud menunjukkan kemajuan yang optimistis. Meskipun begitu, tantangan dan peluang masih terhampar di depan. Peningkatan komunikasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat akan memiliki peranan sentral dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi daerah ini. Sukses dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bukan hanya akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menandakan peningkatan kualitas hidup untuk seluruh warga Kaltim. (CIN/ADV/DPRDKALTIM)
