24 C
Samarinda
Kalimantan TimurPemanfaatan Big Data LPPD untuk Kemajuan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Big Data LPPD untuk Kemajuan Pemerintah Daerah

banner diskominfo kaltim

Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya pemanfaatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber big data. Dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Malik menyoroti kebutuhan daerah untuk melakukan evaluasi dan penilaian yang efektif atas pelaksanaan pemerintahannya, sebagai langkah adaptasi terhadap berbagai kondisi.

Akmal Malik Paparkan Pentingnya LPPD Sebagai Sumber Data dalam Rapat Evaluasi

Inovasiterkait pemanfaatan big data LPPD terus didorong oleh Kemendagri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Malik menyatakan, “Hadirnya inovasi akan menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik,” menegaskan pentingnya inovasi dalam pemerintahan.

LPPD
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik

Malik juga menegaskan bahwa LPPD akan berperan sebagai big data dalam pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi dan penilaian yang diinginkan lebih dari sekedar pencapaian peringkat, tetapi juga seberapa efektif kepala daerah melaporkan kinerja tahunan.

Dalam konteks ini, Kemendagri mendorong pengembangan tujuh fitur dalam Sistem Informasi Layanan Publik Pemerintah Daerah (SILPP). Fitur-fitur ini meliputi kelembagaan, personil, keuangan daerah, pelayanan publik, pengawasan internal (Binwas), dan hubungan antara kepala daerah dan DPRD. 

Malik menambahkan, “Dari tujuh elemen dasar tersebut, terdapat dua elemen tambahan, yaitu aset dan kerjasama antar daerah.”

Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah wajib menyampaikan LPPD kepada pemerintah pusat. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan desentralisasi.

 Malik menutupnya dengan menekankan, “LPPD harus dapat mencerminkan pemilikan dan pengelolaan aset serta kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan aset masing-masing, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.”

Dengan inisiatif progam ini, diharapkan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah, serta pemanfaatan data untuk inovasi dan pengembangan layanan publik yang lebih baik di Kalimantan Timur.  (LIS/ADV/DISKOMINFO)

Kabupaten Mahulu Berkomitmen Pada Peningkatan Tata Kelola Melalui LPPD

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) sedang berupaya meningkatkan kinerja  untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahannya. Hal ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 dan Sosialisasi Laporan Penyeleasnggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselenggarakan di Hotel Grand Jatra, Balikpapan, pada bulan September lalu.

Acara ini dihadiri oleh Agustinus Teguh Santoso, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Mahulu, yang mewakili Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Agustinus, Ia menekankan mengenai evaluasi LPPD sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dan instansi terkait.

 Ia menyatakan bahwa hasil evaluasi ini tidak hanya menunjukkan apa yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja dan kualitas layanan publik di masa depan.

Kegiatan yang diorganisir oleh Bagian Pemerintahan Setkab Mahulu ini melibatkan narasumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri RI dan Tim Audit Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Mahulu. 

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan EPPD, serta memberikan sosialisasi terkait pedoman penyusunan LPPD untuk tahun anggaran 2023.

Hang Kaya, Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Mahulu, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai pertanyaan dan kendala dalam penyusunan LPPD di daerah.

 Hang Kaya menekankan, “Kesempatan ini digunakan untuk menciptakan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, sesuai dengan regulasi nasional.”

Sebagai penutup, Asisten I dan Kabag Pemerintahan Setkab Mahulu memberikan penghargaan kepada narasumber dari Direktorat EKPPD Kemendagri RI. Penghargaan ini menjadi simbol komitmen Mahulu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Acara ini merupakan wujud bahwa pemerintah Mahulu berkomitmen dalam usaha membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. (ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Read More