Samarinda, JurnalKaltim.com – Pelaksanaan anggaran dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan TKD (Buku Alokasi Transfer ke Daerah) untuk tahun anggaran 2024 sudah diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo secara resmi di Istana Negara.
Hasil Pelaksanaan Anggaran DIPA & TKD Terjadi Peningkatan
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Akmal Malik, diketahui menghadiri event penyerahan ini secara virtual bersama dengan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Fahmi Prima Laksana, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Proses penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang merupakan langkah penyerahan terakhir pada periode kepemimpinan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta dilaksanakan secara digitalisasi.
Besaran dana transfer ke daerah diperkirakan meningkat secara signifikan hingga Rp 857,6 Triliun, dengan jumlah anggaran dan alokasi belanja pada tahun 2024 menitikberatkan pada bidang transformasi ekonomi, inklusi serta berkelanjutan. Salah satu eksekusi anggaran yang jumlahnya signifikan adalah alokasi dana anggaran sejumlah Rp 665 triliun untuk sektor pendidikan.
“Dana transfer sebesar Rp496,8 triliun akan dialokasikan ke berbagai sektor, termasuk infrastruktur Rp 420 triliun, kesehatan Rp 187,5 triliun, IKN Rp40,6 triliun, dan ketahanan pangan Rp114,3 triliun” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Akmal Malik.
Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kedepannya dana hasil eksekusi anggaran tersebut akan disalurkan ke seluruh Kementerian, Lembaga dan Institusi Kepemerintahan Republik Indonesia. Dimana setiap daerah termasuk provinsi Kalimantan Timur sedang menunggu momen penyerahan transfer dana hasil pelaksanaan anggaran kepada tingkat Kabupaten, Kota atupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang.
“Meski besarannya belum pasti, diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” tutup Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Akmal Malik.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menekankan tentang pentingnya penggunaan \ anggaran secara disiplin, tepat sasaran dan teliti dalam kesempatan yang sama. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga berpesan untuk lebih berfokus pada unsur transparansi, sikap akuntabilitas dan juga langkah eksekusi secara cermat dan tepat untuk penggunaan anggaran.
Baca artikel terkait : Penyerapan Anggaran OPD Rendah, Ini Saran DPRD Kaltim
Dampak Pelaksanaan Anggaran Tepat Sasaran Untuk Sektor Ekonomi
Demi menjaga tingkat optimisme pemulihan dan peningkatan sektor ekonomi, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dalam hal eksekusi anggaran. Percepatan pelaksanaan anggaran secara bijak mampu mewujudkan hasil belanja Pemerintah yang tentunya lebih berkualitas dan berdampak baik pada usaha pemulihan ekonomi.
Maka daripada itu, diperlukan langkah – langkah perencanaan strategis yang bisa digunakan sebagai acuan yang baik bagi para kepala daerah atau pimpinan suatu instansi Negara agar bisa melakukan usaha pelaksanaan anggaran yang kolaboratif demi membawa hasil terbaik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Benua Etam.
Sebagai langkah strategis awal yang bisa digunakan dalam pelaksanaan anggaran adalah upaya peningkatan kualitas perencanaan. Pelaksanaan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) awal perlu melalui proses perencanaan yang matang agar terdapat kesesuaian dengan alokasi kebutuhan program, kegiatan atau juga output yang diminta.
Perencanaan review DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara berkala akan sangat membantu proses konsolidasi jika diperlukan revisi anggaran. Tapi pastinya, merupakan hal yang sangat baik jika telah ada kepastian dan rincian dari seluruh kegiatan yang lengkap dengan pelaksanaan kegiatan dan pencantuman rencana kebutuhan dana yang tepat.
Dalam mengeksekusi pelaksanaan anggaran pun perlu dilakukan dengan penuh disiplin mengingat pentingnya sebuah keselarasan tindakan dalam eksekusi anggaran sehingga bisa sesuai kebutuhan saat melakukan pencairan dana. Jika memungkinkan, langkah percepatan eksekusi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa juga bisa dilakukan agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh banyak pihak. (Lis//Adv//Diskominfo)
Referensi:
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Langsa – Langkah – Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
