Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Benua Etam, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik melakukan pertemuan untuk membahas Trantibumlinmas. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang VVIP rumah jabatan gubernur Kaltim, yang dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Arih Frananta Filifus Sembiring bersama dengan puluhan anggotanya.
Akmal Malik Ungkap Pentingnya Trantibumlinmas dalam Pertemuan dengan Satpol PP Kaltim
Dalam forum ini, Akmal Malik menekankan pentingnya urusan Trantibumlinmas yang merupakan singkatan dari perlindungan masyarakat, layanan ketentraman dan ketertiban umum.
PJ Gubernur tersebut mengungkapkan bahwa perlindungan masyarakat, layanan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab wajib pelayanan dasar. “Ada tiga sub urusan Trantibumlinmas, yakni urusan Trantibumlinmas, kebakaran, dan bencana.”
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Trantibumlinmas menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sebagai pembina, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis.
Menyoroti pentingnya peran Satpol PP dalam konteks Trantibumlinmas, Akmal Malik menegaskan perlunya alokasi anggaran yang signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Satpol PP. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi anggota Satpol PP.
Meskipun mengakui belum adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah di Kalimantan Timur terkait perlindungan masyarakat, layanan ketentraman dan ketertiban umum, Akmal Malik berharap agar Kasatpol PP dapat merencanakan dengan baik untuk mengangkatnya sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
Ia berharap, pelayanan dasar ini akan berdampak positif pada infrastruktur, sarana prasarana, pembiayaan, kepegawaian (SDM), dan status kepegawaian anggota Satpol PP di Kalimantan Timur.
Sinergi Pemerintah dalam Pelaksanaan Trantibumlinmas: Penghargaan dan Motivasi untuk Satpol PP di Kaltim
Demi menguatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dibutuhkan kerjasama dan kekompakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah mengambil langkah serius dengan merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi acuan utama dalam pemenuhan layanan dasar ini.
Secara rinci, ada tiga sub urusan Trantibumlinmas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Pertama, sub urusan bencana yang diatur dalam Permendagri No. 101 Tahun 2018. Kedua, sub urusan kebakaran yang tercakup dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018. Terakhir, sub urusan Trantibumlinmas yang diatur dalam Permendagri No. 121 Tahun 2018.
Selain itu, Kemendagri juga telah menyusun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk mengukur efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
IKP ini mencakup penilaian kuantitas dan kualitas layanan dalam bentuk indeks, yang mencakup sub urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran, serta manajemen satuan perlindungan masyarakat.
Implementasi ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini tidak hanya penting untuk mencapai pemenuhan layanan yang memuaskan masyarakat, tetapi juga vital sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan di masa depan.
Pemenuhan SPM ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada layanan Trantibumlinmas, seperti yang telah ditekankan oleh Akmal Malik dalam pertemuannya dengan Satpol PP Kaltim.
Mengingat tiga tahun yang lalu Satpol PP kota Balikpapan pernah mendapat penghargaan terbaik di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Trantibumas dan Linmas).
Dengan kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, layanan Trantibumlinmas diharapkan akan terus meningkat dan memberikan kontribusi penting untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kalimantan Timur. (ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM)
