Samarinda, Jurnalkaltim.com – Antrian BBM di Samarinda kembali menjadi sorotan karena mengular di berbagai tempat. Menanggapi hal itu, Romadhony Putra Pratama selaku anggota DPRD Komisi III DPRD Kalimantan Timur meminta Pj Gubernur, Akmal Malik bertindak tegas. Ia meminta agar Akmal melakukan koordinasi dengan pihak pertama agar SPBU di berbagai kota tidak mengalami antrian panjang.
Antrian BBM di Samarinda, Walikota Samarinda Ungkap Penyebabnya
Banyak pihak seperti DPRD dan yang lain yang menyorot adanya antrian BBM di Samarinda ini. Sebab kejadian ini ada di berbagai tempat baik di wilayah kota atau daerah lain. Dalam kesempatan itu, Walikota Samarinda, Andri Harun berkata jika Pertamina yang menjadi sumber pokok masalahnya
Ia menilai seharusnya Pertamina tidak bertindak seperti menghindar dan tidak peduli pada kondisi ini. Lebih lanjut Harun mengatakan jika Pertamina harus bersikap lebih tanggungjawab dalam penyaluran BBM di berbagai tempat di Samarinda.
Selain itu, ia juga meminta peranan masyarakat dalam melihat Antrian BBM di Samarinda ini. Menurutnya masyarakat perlu menilai apakah ini karena permainan berbagai pihak atau murni karena kelangkaan.
Dari hasil analisis sendiri, antrian BBM di Samarinda ini karena ulah pihak beberapa pihak yang membeli BBM secara curang. Bentuk kecurangan itu seperti mengisi BBM dengan cara memodifikasi mobil agar bahan bakarnya lebih banyak. Akibat dari ini semua bisa membuat BBM berkurang baik di perkotaan atau daerah lain.
Harun juga menambahkan bila antrian BBM di Samarinda ini bukan terjadi satu kali dua kali. Kejadian sering terjadi dan pemerintah perlu bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, ia juga meminta pemerintah membuat kewenangan agar kelangkaan seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya.
Ini Permintaan Romadhony ke Pj Gubernur Kaltim Terkait Antrian BBM di Samarinda
Antrian panjang di SPBU kota Samarinda ini menimbulkan banyak sorotan, diantaranya Romadhony. Menurut penilaiannya dan analisisnya, antrian BBM di Samarinda ini hingga sepanjang jalan di kota tersebut.
Kondisi semacam ini bisa membuat masyarakat menjadi resah dan menilai pemerintah setempat kurang tegas menanggapinya. Keresahan itu muncul karena warga ingin mengisi BBM dengan segera dan bisa sampai ke tujuan sesuai waktu yang ditentukan. Namun kondisi yang demikian berbanding terbalik dimana mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan BBM.
Lalu Romadhony mengirimkan permintaan khusus agar antrian BBM di Samarinda ini diberikan atensi khusus oleh Pj, Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Permintaan ini diutamakan agar kedepannya penyaluran BBM bisa lebih cepat dan jika ada masalah bisa ditangani dengan cepat. Himbauan ini dilakukan karena 2024 nanti akan lebih banyak orang yang datang ke Kalimantan Timur.
“Di SPBU – SPBU sekarang bisa kita lihat terjadi antrian, khususnya pembelian BBM pertalite yang mana itu membuat padat jalan di Samarinda, dan bahkan di jalan poros nasional kita juga,” katanya.
“Nah ini harus menjadi atensi penting untuk Pj Gubernur Kaltim agar pendistribusian nya harus bisa selalu dijalankan secara cepat,” ungkap Romadhony
Kedatangan warga itu dari berbagai kalangan baik warga lokal atau masyarakat yang berlokasi di luar Kaltim. Kedatangan mereka karena di tahun depan akan terjadi proses perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada waktu tersebut maka pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur akan semakin banyak. Maka bila antrian BBM di Samarinda masih seperti ini maka akan menjadi masalah besar.
“Per Tanggal 1 Januari 2024 pasti akan banyak bertambah warga dari luar Kaltim, akan datang ke Benua Etam, sehingga ini mungkin membuat kita merasa malu, ketika orang luar datang, terus mereka melihat begitu panjang antrian yang ada di jalan-jalan poros Kaltim,” kata Romadhony.
Untuk itu kedepannya ia meminta pemerintah provinsi untuk mengatur strategi agar punya langkah-langkah khusus. Sehingga demi terlaksananya itu semua maka ia meminta Pj Gubernur untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Ini semua agar distribusi BBM bisa lebih cepat dan masyarakat lebih mudah mendapatkannya.
“Jadi itu harus menjadi atensi yang penting untuk Pemprov Kaltim, mungkin secara cepat bisa dikoordinasikan,” katanya. (CIN/ADV/DPRDKALTIM)
