Kalimantan Timur, JurnalKaltim.com – Sigap antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan di akhir tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menghadiri event pertemuan dengan agenda koordinasi dalam rangka melakukan aksi kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023. Acara koordinasi untuk mengantisipasi dan penanggulangan krisis pangan ini diselenggarakan di Hotel Gran Mustika, kota Balikapan.
BPBD Jalin Koordinasi Demi Antisipasi Krisis Pangan di Kalimantan Timur
Informasi kesiapan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi krisis pangan disampaikan sendiri oleh Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur yang mengatakan bahwa kegiatan koordinasi tersebut berkaitan dengan upaya mengatasi masalah krisis pangan serta berupaya membentuk ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kegiatan itu dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kaltim untuk mengantisipasi krisis pangan di tahun 2023,” ucap Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur.
Agus Tianur kembali memberikan penegasan bahwa pada saat ini pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dengan Dishanpan (Dinas Ketahanan Pangan), Disperindag (Dinas Perindustrian Dan Perdagangan) dan juga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Timur.
“Perubahan iklim berdampak pada ketahanan pangan, makanya kita terus berkoordinasi satu sama lain,” pungkas Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur.
Dalam event kali ini turut hadir Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura (PTPH) Provinsi Kalimantan Timur, Siti Farisyah Yana, yang menyampaikan instruksi arahan sekaligus membuka event koordinasi tersebut. Hadir juga Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Pangan Nasional, Kadis (Kepala Dinas) Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, Kepala Perum Bulog wilayah Kalimantan Timur, Kaltara serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Timur.
Ancaman Nyata Krisis Pangan Bukan Sekedar Isapan Jempol Belaka
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sendiri mengungkapkan bahwa krisis pangan merupakan salah satu dampak dari terjadinya perubahan iklim yang semakin nyata, dan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena efek tersebut.
“Hati-hati, hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan, dirasakan semua negara di dunia,” ujar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagaimana dilansir dalam CNBC Indonesia.
Lebih jauh lagi, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa terjadinya perubahan iklim membuat suhu semakin panas, akibatnya banyak terjadi kekeringan. Musibah kekeringan tersebut memicu kesulitan akses pada pangan yang menjadi akar dari kelangkaan gandum dan beras. Maka daripada itu, sudah mulai banyak negara yang menyetop aktivitas kegiatan ekspor demi mengamankan kesediaan pangan dalam negeri. Hal inilah yang menyebabkan harga beras di Indonesia kian meningkat.
“Yang biasanya negara-negara itu mengekspor berasnya 19 negara sekarang sudah setop ngerem ekspornya, tidak diekspor lagi sehingga banyak negara yang harga berasnya naik termasuk di Indonesia sedikit naik,” jelas Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Mengingat krisis pangan merupakan sebuah keadaan kelangkaan atas bahan pangan yang dialami oleh mayoritas masyarakat pada suatu wilayah karena kesulitan distribusi pangan, bencana alam, perubahan lingkungan, dampak perubahan iklim hingga konflik sosial seperti perang.
Sebenarnya kita bisa mulai mendeteksi terjadinya krisis pangan dari kejadian iklim yang tak kunjung menentu, bencana alam, hujan dengan intensitas ekstrem, jumlah penduduk yang terus menerus naik sehingga jumlah pangan tidak mampu menandingi arus kenaikan penduduk, meningkatnya aktivitas impor pangan, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang minim untuk sektor pangan, terbatasnya perkembangan dan pengaplikasian teknologi pertanian hingga belum meratanya penerapan program kedaulatan pangan. (ADV/NDA/BPBDKALTIM)
