KALIMANTAN TIMUR, MEDIASAMARINDA.COM – Mobilitas penduduk merupakan salah satu aktivitas yang kerap dijumpai di kawasan industri. Hal ini mendapatkan sorotan khusus dari Kabid Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Abduh.
Pengaruh Mobilitas Penduduk Terhadap Sampel Sakernas Kaltim
Mobilitas penduduk menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di dua titik krusial Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan dan Bontang.
Muhammad Abduh, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Tenaga Kerja dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, menyoroti pentingnya faktor mobilitas penduduk dalam kaitannya dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan dan Kota Bontang, yang dikenal sebagai kota industri.
Kota Balikpapan dan Kota Bontang memiliki kawasan industri yang luas, yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung perindustrian. Dalam hal meningkatkan kompetensi angkatan kerja, Abduh menjelaskan bahwa Balai Pelatihan Tenaga Kerja Industri (BLKI) telah mengambil peran penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah sekitar.
Koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan stakeholder terkait telah melaksanakan kegiatan job fair, sebagai salah satu wadah para pencari kerja dan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan tersebut seharusnya diserahkan penuh kepada pemerintah setempat.
Menariknya, meskipun keduanya memiliki BLKI yang diakui oleh para penyedia kerja, persentase TPT di Kota Balikpapan dan Bontang masih tetap tinggi. Hal tersebut mendapat perhatian Abduh, terlebih lagi keduanya merupakan kota industri.
Menurut Abduh, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut erat hubungannya dengan tingginya mobilitas penduduk dan penempatan tenaga kerja. Jauh lebih tinggi peningkatan jumlah penduduk dibandingkan dengan penempatan tenaga kerja. Hal ini sangat berdampak pada sampel hasil survei.
“Jadi sangat berdampak, padahal bisa saja bukan penduduk asli namun karena kota industri jadi hilir mudik penduduknya juga tinggi,” kata Abduh.
Abduh menekankan bahwa salah satu faktor penyebab tingginya TPT di daerah industri seperti Balikpapan dan Bontang adalah mobilitas penduduk yang tinggi. Hal ini membuat hasil survei kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena tidak hanya melibatkan penduduk asli tetapi juga pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah tersebut.
Ani Mufidah Membenarkan Hasil Survei BPS Merupakan Sampel
Ani Mufidah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan, menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa survei TPT oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan sampel.
Sampel survei tersebut berasal dari calon pekerja yang sedang mencari pekerjaan, dan bukan hanya penduduk asli Kota Balikpapan namun juga pendatang. Situasi semakin kompleks karena Balikpapan adalah jalur lintas dari beberapa Kabupaten dan Kota di sekitarnya.
“Belum tentu itu orang balikpapan, jika pencari kerja yang mendaftar memakai kartu kuning 95 persennya penduduk asli,
Dari informasi yang disampaikan oleh Abduh dan Mufidah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman konteks dan demografi setiap daerah merupakan kunci dalam menilai tingkat pengangguran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui BLKI, dengan harapan penyerapan tenaga kerja dapat lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tersebut.
Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di wilayah industri. Dengan harapan kedepannya akan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi BPS Kaltim Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka menurut daerah tempat tinggal. TPT penduduk yang tinggal di daerah perkotaan terjadi kenaikan sebesar 0.16 persen dibandingkan Februari 2022. Sedangkan, untuk wilayah tinggal di pedesaan menurun sebesar 1.65 persen.
Dengan melihat pergeseran tersebut, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai persentase tingkat pengangguran yang dihasilkan oleh hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur. Faktor-faktor penyebab, konteks, dan demografis merupakan hal yang perlu diperhatikan.
Pemahaman mendalam terhadap mobilitas penduduk menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan ketepatan penempatan tenaga kerja dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
(NWL/ADV/DISNAKERTRANSKALTIM).
