Samarinda, jurnalkaltim.com – Data Adminduk Capil (Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) mulai disorot kembali oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Menurutnya masih ada yang belum dikelola dengan baik sehingga perlu peningkatan lebih lanjut. Sorotan ini dilakukan karena belum adanya masyarakat yang belum terdata secara detail.
Daftar Data Adminduk Capil di Semester Pertama 2023 Dan KPU Kalimantan Timur
Disdukcapil (Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) diminta oleh Akmal untuk lebih fokus dalam mengelola data. Pj Gubernur itu meminta Disdukcapil untuk mencatat data setiap warga yang punya hak pilih di Pemilu 2024 nanti.
Sesuai data adminduk capil di Provinsi Kalimantan Timur hingga hari ini sudah ada 1.435.916 pemilih laki-laki dan 1.342.728 pemilih wanita. Sehingga total keseluruhan pemilih tetap di provinsi tersebut sekitar 2.7778.644 orang.
Data pemilih itu termasuk agregasi dari 1.038 desa, 105 kecamatan dan 10 kabupaten/kota di Kaltim. Lalu mereka semua tersebar 11.441 TPS dan jumlah TPS khususnya sekitar 70 TPS saja. Dari data TPS yang ada, pemilih terbanyak ada di salah satu kabupaten dengan jumlah 15.509 pemilih.
Data yang tertulis itu dinilai masih belum valid, sehingga perlu peningkatan di kemudian hari. Dari fakta tersebut maka ia meminta dan mendorong Disdukcapil untuk bisa mengelola data dengan benar. Tujuannya agar setiap masyarakat benar-benar terdata secara terperinci.
Bentuk permintaan itu disampaikan saat ada rapat virtual pada hari Rabu (8/11/2023). Selain Akmal, dalam rapat ini juga hadir dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam cara itu, Noryani Sorayalita selaku Kepala DKP3A juga ikut menjadi pembicara. Saat itu, ia menyampaikan jika jumlah pemilih tetap yang sudah terdata terdiri dari 2 juta pemilih laki-laki dan 1,9 pemilih perempuan. Jadi total data penduduknya 3,97 pemilih dan itu baru di semester pertama tahun 2023 lalu.
“Kota Samarinda jadi daerah dengan populasi terbanyak, mencapai 856 ribu jiwa, sementara Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah dengan jumlah penduduk terkecil, mencapai 37 ribu jiwa,” katanya.
Demi Peningkatan Data Adminduk Capil, Ini Upaya Pj Gubernur Kaltim
Bentuk pendataan dengan pengelolaan data ini tujuan utama untuk persiapan pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Menurut Akmal, masa-masa sekarang sudah mulai masuk di berbagai tahapan menuju ke pemilu tersebut. Maka mengingat pentingnya data maka pihaknya meminta agar ada peningkatan data nantinya.
Ia juga menambahkan jika penguatan pola data adminduk capil yang ada di setiap daerah perlu adanya penekanan lebih lanjut. Ia menyarankan untuk memanfaatkan teknologi untuk penguatan data agar semuanya dapat dikelola dengan tepat.
“Sehingga dapat berfungsi sebagai pendukung utama kebutuhan data untuk penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Menurutnya data adminduk capil ini adalah sumber dasar utama terkait penekanan data nantinya. Harapan dari semua itu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal dan efisien dari pihak terkait.
Demi kelancaran pendataan dan pemetaan data secara detail, ia juga meminta bantuan ke DKP3A Kalimantan Timur. Namun penekanannya tetap pada peranan dari Disdukcapil dalam mengelola data dan juga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).
Program ini lebih ditekankan karena Akmal pernah punya pengalaman ketika Presiden Jokowi datang ke Kutai Barat (Kubar). Dalam kunjungan itu, Bupati Kubar mengatakan jika masih ada 30 ribu warganya yang tidak punya SKPWNI.
Mendengar keluhan itu maka Presiden menugaskan secara langsung kepada Pj Gubernur Kaltim untuk menangani masalah itu. Jika masalah ini dibiarkan maka e-KTP menjadi terhambat dan akhirnya tidak bisa mendapatkan hak pilihnya nanti.
Untuk itu, ia menyampaikan dan meminta kepada setiap kabupaten/kota untuk mencatat dan memastikan data adminduk capil secara detail. Semua data itu nanti harus dikirim ke atas namun sebelum itu pastikan sudah di cek terlebih dahulu.
“Jika tidak ada data, sebaiknya tidak memberikan informasi kepada publik,” bebernya.
Lalu permintaan terakhir dari Pj Gubernur itu yaitu pastikan ada data paralel bagi masyarakat yang belum menerima SKPWNI. Ia dan pihaknya nantinya akan membantu proses itu dan akan selalu berkomitmen untuk memberikan akses layanan terbaik kedepannya. (ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM).