Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan bahwa hal ini menjadi langkah penting agar Benua Etam tidak bergantung pada daerah-daerah di luar Kalimantan.
Penegasan ini disampaikan oleh Pj Gubernur Akmal Malik ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim di Hotel Fugo Samarinda.
Rakorda diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim, perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim serta stakeholder terkait lainnya.
“Kita baru saja membuka rakorda ini sebagai rutinitas menjelang HBKN, namun perlu juga dievaluasi. Kita jangan terjebak dengan rutinitas saja. Yang terpenting adalah mengambil hikmah dari acara-acara seperti ini. Ada HBKN faktanya terjadi kenaikan harga, persoalannya adalah pasokan. Lalu kan harus ada ikhtiar, jangan kemudian menyerah. Jangan kita menunggu pasokan dari orang lain, yang selama ini dipasok dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa,” ungkap Akmal Malik kepada para wartawan di Samarinda.
Dalam konteks ini, Pj Gubernur menyoroti perlunya transformasi pertanian, khususnya dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Dengan demikian, penanaman dan panen dapat direncanakan tanpa harus tergantung pada musim seperti pertanian tradisional. Akmal menyebut salah satu teknologi pertanian modern yang dapat dikembangkan di Kaltim adalah greenhouse.
“Ada yang mengatakan tidak bisa Pak, tanah di Kaltim tidak subur. Sekarang banyak solusinya, salah satunya dengan pertanian modern, seperti greenhouse,” sanggah Akmal.
Pemprov Kaltim melihat potensi besar dalam mengembangkan pertanian modern secara massif, terutama di daerah seperti Samarinda dan Balikpapan. Greenhouse diharapkan dapat menghasilkan pasokan sayur dan buah yang stabil dalam waktu singkat, seperti sayur pokcoi dan selada yang bisa dipanen setiap 30 hari, cabai dalam tiga bulan, dan melon dalam 76 hari.
“Kan bisa memperkirakan dan tidak memerlukan media yang besar. Jadi ini jangan hanya melibatkan Disperindagkop dan UKM, tapi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, serta semua stakeholder harus terlibat,” tegasnya.
Karena, ujar Akmal, kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan semua, tidak terkecuali. Untuk itu semua harus bergerak, tidak hanya bersifat sektoral. Sehingga ketergantungan pasokan kebutuhan pokok dari daerah lain bisa dikurangi.
“Kita punya gerakan sendiri untuk mengatasi ketergantungan itu. Kita harus mengoptimalkan pertanian modern. Kita punya anggaran yang cukup, tinggal fokus saja. Berapa luas tanah yang tersedia, nanti kita bangun. Salah satunya di Asrama Haji Batakan Balikpapan, segera dibangun greenhouse. Kita tunggu tiga bulan lagi hasilnya,” pungkas Akmal.
Heni Purwaningsih, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, melaporkan bahwa rakorda ini merupakan upaya untuk menghadapi HBKN, terutama Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Fokus utama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Melalui koordinasi dan sinergi dari semua stakeholder terkait, diharapkan dapat dilakukan pemantauan secara aktif untuk mengatasi gejolak harga dan stok kebutuhan pokok di masa mendatang.
“Dalam pemantauan dan pengawasan di lapangan, stok kebutuhan barang pokok tersedia cukup untuk kurun waktu dua bulan ke depan. Tidak ada gejolak harga. Ada lima komoditi ada indikasi kenaikan harga, yaitu beras, cabai, bawang merah, daging ayam dan gula pasir,” tandasnya. (ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM)
