Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Dalam upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah malaria di Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) baru-baru ini memulai program inovatif yang diberi nama ‘Kemoprevensi’. Inisiatif ini dirancang untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari risiko infeksi malaria yang sering terjadi selama musim hujan.
Dinkes Kaltim Luncurkan Program Kemoprevensi untuk Menekan Kasus Malaria
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Basuki, menekankan pentingnya pendekatan baru ini dalam memerangi malaria. “Vaksin itu sudah ada tapi blm menjadi program, sekarang pencegahan nya itu kemoterapi preventif, dan itu masih berjalan saat ini dan tahap pengembangan,” ujar Basuki. Kemoprevensi menandai langkah strategis selanjutnya setelah vaksinasi, dengan fokus pada pencegahan sebelum infeksi terjadi.
Program ini melibatkan pemberian obat antimalaria secara rutin, yang biasanya merupakan kombinasi dari sulfadoksin pirimetamin ditambah amodiakuin (SP+AQ), untuk meminimalisir risiko infeksi selama musim hujan. Kaltim, dengan luas hutan yang signifikan dan aktivitas hutan yang tinggi, menjadi lokasi ideal untuk implementasi program ini.
Selain itu, adanya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menambah urgensi program ini. Kedatangan tenaga kerja dari berbagai daerah meningkatkan risiko penyebaran malaria, membuat screening kesehatan bagi pekerja menjadi prioritas.
Program Kemoprevensi ini tidak hanya dijalankan di Kalimantan Timur tetapi juga di Papua, sebagai dua wilayah dengan prevalensi malaria tertinggi di Indonesia. Dengan inisiatif ini, Dinkes Kaltim berharap dapat menekan angka kasus malaria secara signifikan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dengan Kemoprevensi, Kalimantan Timur menetapkan standar baru dalam upaya pencegahan penyakit berbahaya ini, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.
Visi Bebas Malaria Kaltim 2027: Pemda Tingkatkan Strategi Pencegahan dan Pengendalian
Setelah pengenalan program Kemoprevensi oleh Dinas Kesehatan setempat, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) telah menetapkan sasaran ambisius untuk menghilangkan penyakit tertentu yang telah lama menjadi masalah kesehatan di wilayah ini hingga 2027. Langkah-langkah komprehensif melibatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani isu ini.
Pada tahun 2022, angka prevalensi malaria di Kaltim tercatat sebesar 0,92 persen, menandakan kemajuan yang signifikan. Meski begitu, ada beberapa daerah yang masih menghadapi tantangan, termasuk Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Kutai Timur. Upaya penghilangan penyakit ini di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari sasaran regional yang lebih besar meliputi Kalimantan hingga Sulawesi.
Dari semua kabupaten/kota di Kaltim, setengahnya telah berhasil mendapatkan sertifikat eliminasi. Sementara itu, lima kabupaten lainnya, termasuk PPU, masih berupaya untuk memenuhi kriteria yang diperlukan.
Khususnya PPU, daerah yang direncanakan menjadi lokasi Ibu Kota Negara baru, mencatat prevalensi yang lebih tinggi, dengan kasus mencapai 7-8 per 1.000 penduduk. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus terjadi di kalangan pekerja kehutanan, yang sering kali memasuki daerah berisiko tinggi tanpa perlindungan dan pengetahuan yang memadai.
Hamdam menyoroti pentingnya upaya lebih lanjut untuk mendukung visi Ibu Kota Negara yang terbebas dari malaria. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antar-daerah, mengingat banyak kasus yang ditemukan di PPU berasal dari daerah tetangga.
Langkah-langkah ini menandai komitmen serius pemerintah daerah Kaltim dalam mencapai tujuan bebas dari penyakit ini pada tahun 2027, sebagai bagian dari upaya mereka dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang ada. (ADZ/ADV/DINKESKALTIM)
