Kalimantan Timur, Jurnalkaltim.com – Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mendorong pelaksanaan rapat koordinasi setiap tiga bulan guna harmonisasi program-program pusat dan daerah.
Menurutnya, koordinasi ini penting untuk memastikan keterpaduan program pusat yang menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini diungkapkannya setelah memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Balikpapan.
“Kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat yang menjadi kewenangan provinsi, disinkronkan lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenangan pusat di daerah,” jelasnya.
Pentingnya Komunikasi Demi Harmonisasi Program Pemerintah Kaltim
Tujuan diadakannya rapat rutin ini adalah untuk mengidentifikasi ketidakselarasan antara pusat dan daerah yang bisa mencerminkan kurangnya komunikasi atau peraturan yang salah.
Akmal menggarisbawahi pentingnya komunikasi teratur antara pemerintah provinsi dan daerah untuk menyesuaikan intervensi secara lebih tepat.
“Yang menjadi intervensi provinsi dan mana yang harus menjadi intervensi kabupaten dan kota, harus jelas,” tegasnya.
Selanjutnya, Akmal juga mencermati evaluasi kinerja pemerintahan daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022. Dia menyoroti beberapa daerah yang masih tertinggal terutama dalam sektor pendidikan.
Misalnya, Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan kinerja pendidikan yang rendah, dengan angka di bawah 50 persen, yakni 49,12 persen. Begitu pula dengan daerah lain seperti Penajam Paser Utara (51,47 persen) dan Kutai Barat (58,47 persen).
Terkait kesehatan, kinerja yang kurang memuaskan terlihat di Kabupaten Paser (69,42 persen), Kabupaten Mahakam Ulu (75,10 persen), dan Kota Bontang (77,08 persen). Sedangkan untuk urusan pekerjaan umum, capaian yang belum optimal terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (10,09 persen), Kutai Timur (28,93 persen), dan Paser (36,61 persen).
Akmal menegaskan perlunya upaya kolaboratif dan koordinasi yang intensif guna menangani permasalahan tersebut demi mencapai pembangunan yang merata di Kalimantan Timur.
“Ini perlu upaya bersama dan koordinasi intensif untuk mengatasi permasalahan tersebut demi pembangunan yang merata di Kalimantan Timur,” tandasnya.
(ADV/EL/DISKOMINFOKALTIM)