Kalimantan Timur, JURNALKALTIM – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendukung penertiban angkutan laut pelayaran rakyat di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di wilayah Kampung Baru-Penajam.
Penertiban Angkutan Laut untuk Memperbaiki Sistem Armada
Langkah-langkah penting dalam penertiban angkutan laut telah diambil untuk memperbaiki sistem angkutan laut yang selama ini mengandalkan perahu klotok yang dioperasikan oleh warga setempat.
Kepala Dishub Kaltim, Yudha Pranoto, telah melaksanakan sosialisasi tentang Penertiban Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat Lintas Kampung Baru-Penajam, menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Langkah ini sekaligus implementasi prinsip good governance dengan memberikan fasilitasi kepada pemilik kapal untuk memperoleh izin usaha melalui sistem OSS.
“Dalam konteks usaha angkutan laut pada pelayaran rakyat di lintasan Kampung Baru-Penajam, pemilik kapal klotok seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha dan dokumen kapal mereka,” ungkap Yudha.
Dishub Kaltim mengundang pemilik kapal klotok yang beroperasi di lintasan tersebut untuk mendapatkan pemahaman dan memfasilitasi pengurusan izin secara gratis.
Proses ini akan berkelanjutan hingga pemilik usaha memperoleh sertifikat standar angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat. Yudha menekankan pentingnya keselamatan pelayaran dan memastikan bahwa legalitas dokumen kapal harus jelas.
Pemerintah berkomitmen mendukung proses ini sesuai kewenangannya untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Pemilik kapal harus memahami dengan baik prosedur pengurusan perizinan kapal untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sah dalam proses tersebut,” tegasnya.
Pemerintah juga berupaya memberikan transparansi dalam memberikan informasi dan pelayanan publik untuk memastikan kelancaran dan keamanan angkutan laut di wilayah tersebut. (EL/ADV/DISHUBKALTIM).
