Samarinda, JURNALKALTIM.com – Pihak BNPB tengah memenuhi keperluan dari BPBD Kota Samarinda untuk meningkatkan percepatan tindakan tanggap darurat bencana. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian alat monopad untuk mengetahui titik hotspot, kondisi cuaca, hingga mendeteksi getaran gempa. Dengan fasilitas tambahan ini, pihak BPBD Samarinda menjadi lebih percaya diri dalam memberikan aksi tanggap darurat bencana.
Monopad Sebagai Penunjang Kinerja Tanggap Darurat Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu terlihat memberikan bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.
Bantuan tersebut berupa pemberian layar televisi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengetahui kondisi terkini cuaca di berbagai daerah wilayah termasuk adanya titik-titik hotspot. Hal ini sangat berguna untuk mendukung kelancaran kinerja BPBD Kota Samarinda dalam melakukan tanggap darurat bencana.
Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan sesegera mungkin pada saat terjadi kejadian bencana. Tindakan ini sebagai penanganan terhadap adanya dampak buruk yang ditimbulkan.
Tindakan tanggap darurat bencana ini meliputi kegiatan penyelamatan korban dan evakuasi korban bencana, penyelamatan harta benda, penyediaan kebutuhan dasar,
perlindungan pengungsi, pengurusan pengungsi, serta upaya pemulihan sarana dan prasarana.
Pada masa tanggap darurat, penyelenggaraan penanganan kejadian bencana untuk sementara pada dasarnya harus dilakukan dalam kurun waktu paling lama yaitu 3 x 24 jam sejak peristiwa bencana terjadi. Sehingga dengan adanya fasilitas layar televisi tersebut, nantinya dapat mempercepat pergerakan BPBD Kota Samarinda untuk mengambil tindakan tanggap darurat bencana.
Layar televisi itu biasa disebut juga dengan monopad. Istilah monopad sendiri merujuk kepada sebuah monitor dengan teknologi layar sentuh. Saat ini, di BPBD Kota Samarinda, alat monopad tersebut dipergunakan di dalam ruangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).
(Foto : Busam/Zulkarnain)
“Alat ini disebut dengan monopad yakni monitor dengan layar sentuh yang saat ini digunakan di ruang Pusdalops,” ujar Suwarso.
Hal tersebut merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Suwarso yang merupakan Kepala BPBD Kota Samarinda yang mewakili apa yang disampaikan oleh Agus Tianur yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu saat ditemui para anggota jurnalistik pers.
Lebih lanjut, Suwarso memberikan penjelasan bahwa dengan adanya fasilitas monopad ini, BPBD Kota Samarinda dapat dengan cepat mengetahui deteksi getaran gempa. Pendeteksian getaran gempa ini bahkan dapat membaca jangkauan dampak getaran gempa dapat merambah ke wilayah mana saja.
Kemudian Suwarso juga memberikan contoh berupa kejadian gempa yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Mahakam Ulu. Maka dari itu, dengan alat monopad ini pihak BPBD Kota Samarinda dapat mengetahui dampak yang bisa dirasakan ternyata mencapai di Kota Samarinda.
Tindakan Tanggap Darurat Bencana Dipercepat Dengan Adanya Fasilitas Monopad
Selanjutnya, Suwarso juga menyebutkan bahwa dengan adanya fasilitas alat monopad tersebut, BPBD Kota Samarinda dapat lebih cepat dalam melakukan pergerakan tanggap darurat bencana. Mulai dari melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tingkat perkembangan yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk beberapa informasi lain yang bersumber dari jejaring media sosial.
Hal ini lantaran, sampai dengan bulan Oktober, kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur cenderung tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2023, BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah mencatat bahwa ada sebanyak 550 kasus karhutla yang tersebar di dalam 10 kabupaten maupun kota di kawasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Saat ini, Provinsi Kalimantan Timur sedang dalam status siap siaga bencana karhutla, kekeringan, dan dampak adanya cuaca buruk yang ekstrem. Kondisi ini terjadi terutama dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023 selama masih masuk musim kemarau. Hal ini juga telah dituangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. : 100.3.3.1/K.620/2023 yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2023, beberapa bulan lalu.
Oleh sebab itu, BPBD Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu pihak yang dituntut untuk siap dalam memberikan tindakan tanggap darurat bencana. Tindakan tersebut terwujud dalam gerakan yang sigap untuk menangani dan mencegah perluasan bencana. Hal ini merupakan suatu tindakan mengambil pelajaran dari adanya sebanyak 550 kasus karhutla di Provinsi Kalimantan Timur di sepanjang tahun 2023. (ADV/NDA/BPBDKALTIM).
